31% Warga Bangli Tak Ada Aliran Air Bersih, Pemkab Usahakan
Gambar atau konten salah?
31 persen warga Kabupaten Bangli masih belum memiliki aliran air bersih dari PDAM Tirta Danu Arta. Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengungkapkan hal ini pada musyawarah kabupaten PMI Bangli di kantor DPRD Bangli, pada 22 Mei 2026.
“Memang hanya 31 persen. Tidak kami pungkiri, karena keterbatasan sumber air,” ucap Diar setelah menyampaikan data tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli masih berusaha memenuhi kebutuhan air bersih. Melalui PDAM, Pemkab berencana menambah cakupan aliran air bersih dengan memanfaatkan sumber mata air baru.
Sumber mata air baru yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan warga terletak di Desa Lembean, Kecamatan Kintamani. Menurut Diar, setidaknya sumber ini dapat menampung kebutuhan air bersih bagi seluruh warga Kecamatan Kintamani saja.
“Kalau wilayah Bangli kota sudah oke,” tambah Diar, menegaskan bahwa daerah perkotaan sudah terlayani dengan baik.
Warga yang belum terjangkau aliran air bersih paling banyak berada di Kecamatan Kintamani dan Kecamatan Tembuku. Lokasi pemukiman di perbukitan menjadi kendala utama dalam mengalirkan air PDAM.
Selain itu, air Danau Batur tidak layak untuk dikonsumsi. Danau tersebut mengandung belerang berbahaya jika diminum.
“Danau Batur itu belum bisa diangkat sebagai sumber air bersih. Air danaunya tidak layak. Tapi air tanahnya yang bersumber dari danau itu, sudah banyak tersebar ke pelbagai daerah,” jelas Diar.
Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika menyatakan ada kendala lain selain keterbatasan sumber mata air. Ia menyoroti biaya operasional tinggi ketika mengalirkan air ke pemukiman di perbukitan.
“Kalau hanya jauh, PDAM mampu. Tapi kalau dialirkan ke ketinggian itu butuh biaya operasional. Pompa airnya harus kuat,” kata Suastika.
Suastika menyarankan Pemkab Bangli menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan air bersih. Ia menekankan bahwa biaya operasional tinggi dan jumlah warga di dataran tinggi tidak begitu banyak.
“Ada perhitungan biaya operasional dan harga jual air yang dilakukan PDAM. Dampaknya, harga air dapat melonjak,” tambah Suastika. “Karena gaji pegawai PDAM dan kegiatan lainnya diambil hasil jualan (air) PDAM,” ia menegaskan.
Perluasan sumber air bersih di Bangli masih menghadapi tantangan teknis dan finansial. Pemerintah terus mencari solusi agar lebih banyak warga dapat menikmati air bersih tanpa menimbulkan biaya berlebihan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Kapolri Duduk Bareng Pecalang dan Ojol di Bali
Sensatia Raih Sertifikasi Bebas Kekejaman dari Cruelty Free International
Kampung Gelgel Klungkung tak punya calon kades
Bangkai Paus di Pantai Perancak Kembali Muncul
Ledakan Tabung Gas Hanguskan Warung Bakso, Tiga Luka Bakar
Klungkung Kekurangan 8.300 PJU, Nusa Penida Paling Parah