Bandung Zoo Tunggu Izin Lembaga Konservasi Baru 2026

Bandung Zoo masih belum jelas siapa yang akan mengelola kebun binatang itu. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa perizinan lembaga konservasi yang dimiliki tim transisi akan berakhir pada 5 Mei 2026. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mengajukan izin baru ke Kementerian Kehutanan.

“Hari ini kami sedang mengupayakan agar ada izin khusus dari Kemenhut ke pemerintah kota dan pemerintah provinsi, agar kami mendapatkan izin lembaga konservasi sementara,” kata Farhan di Balai Kota Bandung pada 4 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa izin tersebut akan memungkinkan pengelolaan sementara kebun binatang.

Awalnya, pemerintah pusat mengusulkan relokasi satwa di Bandung Zoo jika tidak ada pengelola baru. Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta agar kebun binatang tetap dipertahankan di tempatnya. “Maka kita sedang memperjuangkan supaya tidak direlokasi. Lembaganya belum ada, bukan karena minim peminat, tapi kita masih berusaha menyeleksi dengan lebih ketat,” ungkap Farhan.

Farhan menjelaskan bahwa Pemkot dan Pemprov sedang mencari opsi agar Bandung Zoo dapat dikelola secara sementara. Ia ingin pegawai di sana tetap dipertahankan. “Maka kita hanya akan membuka kemungkinan untuk sementara dikelola dulu sebagai sebuah lembaga konservasi pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Dengan tenaga kerjanya masih yang sama,” tambahnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa masalah ini bersifat administratif. “Ini memang hanya masalah administrasi aja. Karena gimanapun juga kan waktu saya terakhir komunikasi dengan Menteri Kehutanan beliau bertanya Wali Kota, maunya apa? Saya bilang maunya dikuasai oleh negara. Nah, kita lagi manfaatkan terus momen ini supaya betul-betul kita menguasai sebagai pemerintah dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, Bandung Zoo tetap menjadi fokus perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah. Keputusan akhir mengenai izin dan pengelolaan masih menunggu proses administratif yang panjang.