BBM Non-Subsidi Naik 20%: Pertamax Turbo Tertinggi

Harga bahan bakar non‑subsidi naik drastis pada 18 April 2026. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif beberapa jenis BBM yang tidak mendapat subsidi. Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex menjadi tiga produk yang terkena kenaikan. BBM non‑subsidi lainnya, Pertamax dan Pertamax Green, tidak mengalami perubahan harga.

Menurut data yang dirangkum, kenaikan harga BBM non‑subsidi mencapai selisih sekitar 20 persen dibandingkan tarif sebelumnya. Di wilayah Jakarta, misalnya, harga Pertamax Turbo baru ditetapkan Rp 19.400 per liter, naik Rp 6.300 per liter. Dexlite dibanderol Rp 23.600 per liter, meningkat Rp 9.400 per liter. Pertamina Dex kini dijual Rp 23.900 per liter, naik Rp 9.400 per liter dari Rp 14.500 sebelumnya.

Berikut rincian harga baru untuk tiga jenis BBM non‑subsidi:

• Pertamax Turbo: Rp 19.400/liter (naik Rp 6.300)
• Dexlite: Rp 23.600/liter (naik Rp 9.400)
• Pertamina Dex: Rp 23.900/liter (naik Rp 9.400)

Perubahan tarif ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan energi dan kontrol inflasi. Namun, kenaikan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna kendaraan bermotor, terutama bagi pengendara harian yang mengandalkan BBM non‑subsidi.

Selain BBM, PT Pertamina Persero juga mengumumkan harga baru untuk gas elpiji. Menurut laman resmi PT Pertamina Patra Niaga, harga LPG Bright Gas 5,5 kg kini berada di kisaran Rp 100.000–134.000 per tabung. Untuk ukuran 12 kg, kisaran harga berada di Rp 220.000–265.000 per tabung. Di DKI Jakarta, harga LPG Bright Gas 12 kg dipatok Rp 228.000 per tabung, sedangkan 5,5 kg dipatok Rp 107.000.

Sehari sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa harga LPG 3 kg tidak akan naik. Ia menegaskan, “Kalau yang subsidi tetap (LPG 3 kg). Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah juga aturan. Jadi itu ya,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada 17 April 2026.

Perubahan tarif ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Apakah warga perlu bersiap menghadapi lonjakan harga‑harga lain? Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala. Sementara itu, para konsumen diharapkan dapat menyesuaikan pola konsumsi, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan kendaraan bermotor dan mempertimbangkan alternatif transportasi.

Di tengah kebijakan ini, beberapa pihak mengangkat contoh praktik pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah DW Farm yang dipimpin oleh Dewi Apriyani. Ia mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu sistem, memanfaatkan limbah satu komoditas untuk menunjang komoditas lain. Pendekatan ini menekankan kemandirian, produktivitas, dan kebebasan mengatur ritme kerja.

Walaupun DW Farm tidak secara langsung terkait dengan kebijakan harga BBM, contoh ini menunjukkan bahwa solusi ketahanan energi dapat ditemukan di tingkat rumah tangga. Apakah sistem integrated farming bisa menjadi solusi ketahanan pangan secara mandiri dalam skala rumah tangga? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan diskusi bagi masyarakat yang ingin mengurangi ketergantungan pada pasokan energi eksternal.

Secara keseluruhan, kenaikan harga BBM non‑subsidi dan tarif LPG diharapkan dapat menstabilkan pasar energi, namun tetap menimbulkan tantangan bagi konsumen. Pemerintah akan terus memantau situasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan ekonomi dan sosial. Konsumen diharapkan tetap waspada dan menyesuaikan pola konsumsi agar tidak terpengaruh secara berlebihan oleh fluktuasi harga energi.