BGN Selatkan Rp 835 Miliar Bulanan untuk Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan Rp 835 miliar per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Anggaran ini dialokasikan ke 836 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di provinsi tersebut. Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah, sekaligus menstimulasi pasar lokal.

"Sulawesi Selatan itu sudah ada 836 SPPG yang operasional, itu artinya Rp 836 miliar setiap bulan uang dari Badan Gizi berputar di Sulsel," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat menjadi pembicara dalam U25 Leader Forum di Universitas Hasanuddin, Selasa (28 April 2026).

Dadan menjelaskan bahwa 70 persen dari anggaran yang disalurkan BGN ke daerah digunakan untuk menyerap pangan lokal guna memenuhi kebutuhan MBG. Sementara 30 persen sisanya digunakan untuk membiayai operasional, termasuk menggaji pekerja SPPG yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah. Pendekatan ini memastikan dana tidak hanya mengalir ke pusat, melainkan kembali ke komunitas setempat.

"Kurang lebih sekitar Rp 600 miliar itu untuk beli produk pertanian, perikanan, peternakan," tuturnya. Angka tersebut mencakup semua bahan pokok dan tambahan yang dibutuhkan untuk menu harian di setiap dapur MBG.

"Bayangkan 836 SPPG kalikan 5 ton beras saja per bulan itu sekian ton beras dibutuhkan, berapa pisang, jeruk dan telur dibutuhkan," lanjutnya. Dengan perkiraan 5 ton beras per SPPG per bulan, total kebutuhan beras mencapai lebih dari 4.000 ton, sementara buah dan telur menambah beban logistik yang signifikan.

"Jadi ini pola ekonomi baru yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana biasanya uang itu dari daerah ke pusat, tapi sekarang dengan program makan bergizi, uang itu dari pusat ke daerah," tuturnya. Dadan menegaskan bahwa aliran dana ini menjadi instrumen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui penyerapan hasil pangan dan tenaga kerja lokal.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menilai pelaksanaan MBG memicu pergerakan lintas sektor, khususnya pada rantai pasok pangan lokal. Menurutnya, kebutuhan SPPG mendorong peningkatan permintaan komoditas yang sebelumnya belum terserap optimal, sehingga aktivitas di tingkat petani hingga pasar menjadi lebih dinamis.

"Yang tadinya banyak tidak bisa tersuplai sayur, kemudian bagaimana sekarang lagi dicari. Bahkan ada SPPG yang saling telepon, jadi janjian mereka di pasar," bebernya. Perubahan ini terlihat jelas di pasar tradisional, di mana petani kini lebih sering berinteraksi langsung dengan pengelola SPPG.

"Sulawesi Selatan ini terjadi penurunan kemiskinan sekitar 0,24% dan pengaruhnya paling besar karena hadirnya MBG ini," ujarnya. Angka penurunan ini diukur berdasarkan data statistik daerah dan menunjukkan dampak positif dari program tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Dadan Hindaya mengungkap bahwa sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. Meski begitu, ribuan dapur MBG tersebut tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan. Kebijakan ini menjaga kestabilan gaji dan produksi bagi tenaga kerja lokal.

"Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari)," kata Dadan kepada wartawan usai meresmikan pembangunan SPPG Unhas di Makassar, Selasa (28 April 2026).

Program MBG di Sulawesi Selatan menunjukkan contoh bagaimana aliran dana pusat dapat memperkuat ekonomi lokal dan menurunkan kemiskinan. Dengan menyalurkan anggaran langsung ke penyediaan pangan dan tenaga kerja lokal, BGN dan pemerintah provinsi berhasil menciptakan dampak positif bagi masyarakat.