BPBD Ciamis Siapkan Distribusi Air Komunal Kemarau 2026

BPBD Kabupaten Ciamis memulai langkah‑langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau panjang pada tahun 2026. Menurut data cuaca, fenomena El Nino diperkirakan mulai memengaruhi wilayah Ciamis sejak bulan Juni. Beberapa daerah di Ciamis sudah merasakan penurunan curah hujan, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, mengungkapkan bahwa hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2023 menunjukkan sekitar 20 kecamatan di Ciamis masuk kategori rawan kekeringan ketika musim kemarau tiba. Dari jumlah tersebut, tiga kecamatan—Banjarsari, Banjaranyar, dan Pamarican—kerap mengalami kesulitan pasokan air bersih setiap tahun. “Wilayah yang paling rutin membutuhkan suplai air bersih itu Banjarsari, Banjaranyar, dan Pamarican. Totalnya mencakup sekitar 15 desa,” ujarnya pada Selasa, 02 Juni 2026.

Menurut Ani, pola musim kemarau tahun ini diprediksi tidak jauh berbeda dengan kondisi ekstrem yang terjadi pada 2023. Pada tahun lalu, BPBD Ciamis harus mendistribusikan sekitar dua juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. “Meskipun saat ini hujan masih sesekali turun, kondisi tersebut merupakan bagian dari anomali cuaca,” jelasnya. Menurut prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. “Awalnya musim kemarau diprediksi mulai Mei. Kalau sekarang masih ada hujan, itu karena anomali cuaca. Prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi Agustus,” tambahnya.

Belajar dari penanganan tahun sebelumnya, BPBD Ciamis kini menyiapkan pola distribusi air yang lebih efektif. Masyarakat di daerah rawan diminta mulai menyiapkan tempat penampungan air komunal di lingkungan masing‑masing. “Kami mengimbau daerah rawan seperti Banjarsari, Banjaranyar dan Pamarican agar menyiapkan penampungan air di wilayahnya,” kata Ani. Ia menilai distribusi air secara door‑to‑door menggunakan jeriken kecil memerlukan waktu lebih lama dan membuat wilayah lain harus menunggu giliran bantuan. “Jangan sampai distribusi masih dilakukan satu per satu ke rumah warga memakai wadah kecil. Itu memakan waktu cukup lama, sementara daerah lain juga membutuhkan pasokan air bersih,” jelasnya.

BPBD Ciamis juga memastikan koordinasi kesiapsiagaan sudah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi penanganan kekeringan digelar secara daring, diikuti oleh OPD serta para camat se‑Jawa Barat. Untuk mendukung penanganan di lapangan, BPBD Ciamis menyiapkan empat unit mobil tangki air. Armada tersebut nantinya akan diperkuat dengan bantuan kendaraan PDAM Ciamis apabila kebutuhan distribusi air bersih meningkat. “Logistik dan armada sudah kami siapkan. Mudah‑mudahan saja kondisi kekeringan tidak terlalu parah,” pungkas Ani.

Dengan langkah‑langkah tersebut, BPBD Ciamis berharap dapat mengurangi dampak kemarau panjang dan menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kesiapsiagaan yang terkoordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sumber daya logistik menjadi kunci dalam menghadapi potensi krisis air di masa depan.