BPNT Tahap Kedua 2026: 470 Ribu Keluarga Terima Bantuan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memberi akses bahan pangan melalui akun elektronik yang dapat digunakan di e‑Warong. Setiap penerima mendapat Rp 200.000 per bulan, yang kemudian dikumpulkan menjadi Rp 600.000 setiap tiga bulan sekaligus. Dana ini ditransfer ke rekening bank atau melalui PT Pos Indonesia.

BPNT mengikuti sistem desil, yaitu klasifikasi keluarga berdasarkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2026, pemerintah mengubah batas desil menjadi sampai desil keempat saja, mirip dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Data penerima diperbaharui lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memerlukan pendataan desa, validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan verifikasi lapangan oleh pendamping PKH.

Program ini dibagi menjadi empat tahap dalam setahun, masing‑masing mencakup satu triwulan. Tahap‑tahapnya adalah: Januari‑Maret, April‑Juni, Juli‑September, dan Oktober‑Desember. Setiap tahap diberi nama “triwulan” dan pencairan dilakukan secara bertahap.

Periode kedua penyaluran BPNT pada tahun 2026 sudah dimulai. Menurut Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang biasa dipanggil Gus Ipul, penyaluran tahap kedua dimulai pada minggu ketiga bulan April. “Mungkin nanti di atas tanggal 10 lah ya. Jadi minggu ketiga mungkin. Kita mulai minggu ketiga bulan April ini,” ujar Gus Ipul pada 10 Mei 2026. Pencairan ini dipercepat agar bantuan dapat segera diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Hingga saat ini, penyaluran BPNT memasuki tahap kedua di bulan Mei 2026. Menurut akun Instagram resmi @kemensos_ri, tercatat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang menerima bantuan sosial. Penambahan ini merupakan hasil pemutakhiran DTSEN pada triwulan kedua.

Untuk memantau status pencairan, masyarakat dapat menggunakan layanan Cek Bansos yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Berikut cara cek melalui link:

Buka link https://cekbansos.kemensos.go.id/Masukkan NIK KTP yang ingin dicek. Masukkan NIK KTP secara lengkap. Pastikan NIK benar dan ketikkan empat huruf kode yang tertera di kotak kode. Jika kode tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru. Tekan tombol “CARI DATA”. Sistem akan menampilkan nama penerima manfaat. Jika Anda terdaftar, akan muncul “YA” pada bagian BPNT; jika tidak, akan muncul “Tidak”.

Alternatifnya, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi Cek Bansos.
2. Pilih “Buat Akun” untuk pengguna baru.
3. Isi semua data diri: nama lengkap, NIK, alamat, email, dan password.
4. Unggah swafoto dan foto KTP.
5. Tekan “Buat Akun Baru”.
6. Jika ada verifikasi email, buka kotak masuk dan lakukan verifikasi.
7. Setelah login, buka menu “Profil”.
8. Di profil, akan muncul jenis bantuan yang diterima serta data anggota keluarga lainnya yang terdaftar di DTKS, termasuk nama, umur, jenis kelamin, dan status.

Jika seseorang merasa data penerima bansos tidak sesuai, ia dapat mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi. Berikut langkahnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store.
2. Pilih “Buat Akun Baru” jika belum memiliki akun.
3. Isi data diri sesuai formulir.
4. Buat username dan password.
5. Unggah swafoto dengan KTP dan foto KTP.
6. Tekan “Buat Akun”.
7. Login menggunakan username dan password.
8. Di halaman utama, pilih menu “Usulan”.
9. Masukkan data pribadi sesuai KTP dan unggah dokumen yang diminta.
10. Status pengajuan dapat dipantau secara berkala di dalam aplikasi.
11. Jika dinyatakan layak, nama akan otomatis masuk dalam daftar penerima bansos yang tercatat dalam sistem DTSEN Kemensos.

Selain lewat aplikasi, masyarakat juga dapat mengusulkan atau menyanggah data penerima bansos melalui layanan resmi Kemensos. Layanan tersebut dapat diakses melalui:

Call Center: 021‑171
WA Center: 08877‑171‑171

Program BPNT di tahun 2026 menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu keluarga miskin. Dengan sistem digital, bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan transparan. Penerima manfaat dapat memantau status bantuan secara real‑time, sementara masyarakat dapat berpartisipasi dalam verifikasi data. Dengan demikian, program ini berpotensi memperkuat jaringan sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.