Bupati Bandung Sidak Bapenda & BKAD: Fokus Fiskal Kritis

Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan sidak mendadak pada 25 Maret 2026 di dua kantor dinas di Pemkab Bandung, Soreang. Sidak ini difokuskan pada stabilitas fiskal dan selisih data pendapatan.

Tempat pertama sidak adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pemeriksaan dilakukan secara langsung kepada pegawai yang bertugas di kantor tersebut.

"Pertama saya tadi sidak ke Bapenda ya. Kenapa ke Bapenda? Karena kita roda organisasi ini bisa berjalan apabila keuangan fiskal ini stabil. Dan pembangunan bisa berjalan maksimal apabila ketahanan dan juga kesiapan fiskal juga stabil," ujar Dadang, kepada awak media.

Dadang menekankan bahwa stabilitas fiskal harus menjadi kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga menyatakan akan fokus mendorong program Bapenda agar berjalan optimal. Ia mengapresiasi warga yang taat membayar pajak.

"Pajak Bapak Ibu yang diberikan, dititip kepada pemda ini, insyaallah diberikan juga untuk pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dan juga terutama opsen ya," katanya. Opsen, yaitu operasional yang didefinisikan dalam APBD murni, saat ini berada di angka Rp197 miliar. Ia menambahkan bahwa bila opsen mencapai Rp300 miliar, seluruhnya akan dialokasikan untuk infrastruktur.

Menurutnya, penanganan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi. Hal tersebut akan menunjang proyek strategis nasional (PSN), salah satunya ketahanan pangan. Ia mengutip contoh panen raya di Desa Sukajadi, di mana jalan lalu lintas tidak memadai, sehingga menjadi prioritas.

Alokasi dana opsen dapat digunakan untuk membangun jalan menuju Dapur‑Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya akses jalan bagi pemerintah. Ia juga menyoroti daerah wisata yang perlu mendapat perhatian, menegaskan bahwa opsen merupakan kewajiban.

Dadang meminta Provinsi Jawa Barat memperhatikan keseimbangan infrastruktur merata. Ia mengingatkan bahwa Pemkab Bandung telah mengalokasikan Rp10 miliar untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Ia menegaskan bahwa provinsi harus komitmen Rp5 miliar untuk percepatan infrastruktur di Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, Dadang meninjau kantor BKAD. Ia menemukan perbedaan data pendapatan antara Bapenda, BKAD, dan BJB. Ia menanyakan langsung ke BJB bahwa PAD yang masuk sekitar Rp320 miliar, sementara di Bapenda Rp213 miliar dan di BKAD Rp277 miliar. Ia menegaskan bahwa belum ada rekam yang sama, sehingga harus direkonsiliasi.

Dadang menyebutkan pendapatan transfer daerah hampir mencapai Rp770 miliar. Ia menilai kondisi fiskal Kabupaten Bandung masih stabil. Ia menegaskan, "Iya ini menunjukkan kestabilan fiskal Kabupaten Bandung alhamdulillah masih stabil," tuturnya.

Ia juga menyinggung masalah aset Pemkab Bandung yang mencapai 2.530 bidang. Ribuan aset tersebar di wilayah Kabupaten Bandung maupun di luar wilayah. Ia menambahkan, "Perlu saya sampaikan juga Arcamanik itu sebenarnya aset pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebelumnya. Nah, tapi pada zaman pemerintahan dulu, nah apakah ini ada kompensasi dan sebagainya, Mungkin nanti kita akan tanyakan lagi. Karena luasnya hampir 65 hektar Arcamanik ini," tegasnya.

Dadang menyinggung aset yang dihibahkan Pemprov Jawa Barat, salah satunya pembangunan SLTA atau SMA untuk meningkatkan rata‑rata lama sekolah di masyarakat. Ia mengaku, "Alhamdulillah rata‑rata lama sekolah kita meningkat jadi 9,4 tahun. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita mendorong. Saya pengen ke depannya itu minimal 12 tahun lah. Nah, ini berarti peran dari provinsi ini mohon‑mohon dioptimalkan kembali," ucap Dadang.

Capaian pendapatan daerah saat ini belum sesuai target. Menurutnya, target bulanan seharusnya mencapai Rp160 miliar sampai Rp180 miliar. Ia menambahkan, "Iya kan seharusnya di bulan Maret ini sudah di angka Rp450 miliar, tapi baru Rp320 miliar. Memang belum memuaskan, tapi ada bulan‑bulan tertentu yang potensi pajaknya lebih besar," bebernya.

Dadang menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk penataan ruang wilayah dan optimalisasi lahan serta aset daerah. Ia mengatakan, "Jadi memang masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Hari pertama masuk kerja ini jadi momentum untuk mendorong berbagai langkah strategis ke depan," kata Dadang.

Inspeksi ini menegaskan komitmen pemda untuk menjaga stabilitas fiskal dan memaksimalkan penggunaan dana opsen. Fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan keseimbangan regional menjadi landasan strategi pembangunan Kabupaten Bandung ke depan. Dengan data yang terkoordinasi dan alokasi dana yang jelas, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.