Bupati Siak Tegaskan Stop Manipulasi Harga TBS Petani Swadaya

Afni Zulkifli, Bupati Siak, mengunjungi beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) dan pelaku usaha perkebunan pada hari Senin, 25 Mei 2026. Selama sidak, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada permainan harga pembelian bagi petani swadaya. “Jika masih tetap melakukan tindakan mengambil untung besar dengan upaya mempermainkan harga TBS petani mandiri dengan memanfaatkan situasi, pasti akan ada tindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran atau manipulasi harga yang berada di luar koridor aturan yang berlaku,” tegas Afni.

Di tengah kondisi pasar, Afni juga mengeluarkan peringatan untuk menjaga stabilitas harga tandan bahan baku sawit (TBS) dan memastikan kondisi daerah tetap kondusif setelah diberlakukannya kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Ia menyoroti penurunan harga pembelian TBS di tingkat petani swadaya yang signifikan, bahkan mencapai Rp 1.000 – 1.500 per kilogram, sementara harga Crude Palm Oil (CPO) dunia tidak mengalami penurunan sebanding.

Menurut Afni, harga TBS petani sawit swadaya dilaporkan turun hingga Rp 800 sampai Rp 1.500 per kilogram. Kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunannya satu pintu, yang diumumkan oleh Presiden, baru akan diterapkan pada Januari 2027. Sementara itu, harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN masih berada pada batas normal, dengan penurunan sekitar Rp 450 hingga Rp 600 per kilogram CPO.

Afni menjelaskan bahwa setiap penurunan harga CPO sebesar Rp 1.000 per kilogram hanya berdampak pada penurunan harga TBS sebesar Rp 300 per kilogram. “Saat sidak ke PKS memang ada yang mengaku CPO sempat turun Rp 1.000, karena itu harga TBS turun sampai Rp 1.500 ditingkat petani. Saya tegaskan jangan terlalu panik, apalagi mandatori B50 yang mulai berlaku Juli nanti diperkirakan meningkatkan serapan CPO. Jangan sampai spekulan nakal merusak harga petani mandiri, harus diawasi,” ujar Afni.

Afni mengaku menerima banyak keluhan dari petani sawit dan masyarakat yang terdampak, termasuk melambatnya perputaran ekonomi akibat anjloknya harga TBS. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemkab Siak meminta seluruh perusahaan perkebunan dan PKS di wilayahnya tetap mengacu pada harga penetapan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak, bersama para Camat, diminta melakukan pengawalan, monitoring, dan pengawasan ketat terhadap penerapan harga pembelian TBS di tingkat pekebun. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor dan hilirisasi sawit sejatinya bertujuan untuk kepentingan jangka panjang nasional, sehingga tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan spekulasi yang merugikan petani.

Afni menekankan bahwa stabilitas harga dan kondusifitas daerah merupakan pilar utama keberlanjutan industri kelapa sawit. “Karena itu dibutuhkan sinergi dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan dalam masa transisi kebijakan nasional ini. Jangan panik dan berspekulasi yang berdampak pada kerugian petani,” ucapnya.

Beberapa PKS yang didatangi berada di Kecamatan Dayun dan Kecamatan Bungaraya. Untuk mencegah penurunan harga TBS terus berlanjut, seluruh OPD terkait bersama para Camat diminta ikut melakukan pengawasan harga TBS, agar tidak terjadi permainan spekulan.

Dengan langkah ini, pemerintah daerah berupaya menjaga kestabilan pasar dan melindungi petani swadaya dari dampak negatif fluktuasi harga. Keputusan Afni menandai perhatian serius terhadap kesejahteraan petani di tengah dinamika industri kelapa sawit yang terus berubah.