Bupati Sukoharjo Dibawa ke Jakarta Usai OTT KPK

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, resmi dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi, 10 Juli 2026. Ini terjadi setelah ia menjalani pemeriksaan panjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis malam, 9 Juli 2026, di Mapolresta Solo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa Etik dan beberapa pihak lainnya menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. "Pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih," ujar Budi dalam keterangan tertulis.

Etik Suryani meninggalkan Mapolresta Solo sekitar pukul 05.40 WIB. Ia tampak mengenakan baju serba hitam putih, celana jeans, dan masker. Dari lobi, ia langsung masuk ke dalam bus yang sudah menunggu. Dari luar bus, terlihat ia duduk di salah satu kursi dan segera menutup gorden. Bus kemudian pergi membawa rombongan.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan secara tertutup. "Konfirm, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Soloraya, Jawa Tengah," bebernya.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini, total ada lima orang yang diamankan. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Budi tidak merinci siapa saja empat orang lainnya yang turut diamankan. "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," ucapnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan. Budi menyebut Etik ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. "Adapun perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," pungkasnya.

Sementara itu, Kantor Bupati Sukoharjo sejak tengah malam terlihat sepi. Tidak ada aktivitas. Pos jaga di dekat gerbang masuk dibiarkan kosong tanpa petugas.

Etik Suryani adalah kader PDI Perjuangan. Ia sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Solo sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Pemeriksaan awal dilakukan di Polresta Surakarta selama berjam-jam.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena menimpa seorang kepala daerah yang sedang menjabat. OTT KPK di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, ini menunjukkan adanya dugaan praktik pemerasan yang melibatkan bupati terhadap bawahannya di lingkungan pemerintah daerah.