Burhanuddin dan Prabowo Bahas Dampak Gejolak Global

Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003‑2008, membuka pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Mei 2026. Ia bertemu dengan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, bersama beberapa mantan petinggi Bank Indonesia dan menteri perekonomian terdahulu. Topik utama adalah kondisi ekonomi saat ini, khususnya nilai tukar Rupiah dan inflasi.

Burhanuddin mengaku membahas dampak gejolak global terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengingat pengalaman pemerintah ketika menaikkan harga BBM pada 2005. “Nggak, bukan itu (bukan terkait rupiah). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126%, cuma beda sumbernya aja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya,” jelas Burhanuddin di Istana.

Diskusi tidak secara spesifik menyinggung nilai tukar Rupiah yang kini berada di kisaran Rp 17.600 per Dolar AS. Fokusnya lebih pada langkah penanganan dampak ekonomi global dari sisi fiskal dan moneter. “Di pemerintah lah, di pemerintah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneter bagaimana, secara tim teamwork‑nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Burhanuddin.

Meski begitu, Burhanuddin menilai kondisi pelemahan Rupiah saat ini masih jauh lebih baik dibanding krisis masa lalu. Ia mengatakan depresiasi Rupiah hanya sekitar 5 %, lebih rendah dibanding periode krisis yang sempat mencapai 42 %. “Kan Rp 16.000‑17.000 ini kan kenaikannya 5%. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu Rp 2.500 kan. Nah kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2025 itu hanya 3,4 % depresiasinya, sekarang 5 %,” tutur Burhanuddin.

Ia menambahkan, “Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis, sampai 21% waktu itu. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh gitu. Nah ini yang barangkali perlu di‑exercise kepada masyarakat lebih disosialisasikan gitu,” sambungnya.

Ketika ditanya apakah ia dan Prabowo berdiskusi soal kenaikan BI Rate, Burhanuddin menyatakan tidak ada pembahasan. Sebagai informasi, BI memutuskan menaikkan BI Rate menjadi 5,25 % dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 19‑20 Mei 2026.

Burhanuddin menceritakan kebijakan BI pada 2005 saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur. Saat itu, BI menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga BBM. Suku bunga naik 75 basis poin dan 100 basis poin menjadi 12,5 % saat inflasi melonjak 17 %.

“Jadi dia setelah tahu bahwa direspon positif, turun pelan‑pelan, rupiah stabil, turun pelan‑pelan, akhirnya tahun 2006 inflasi kita kembali ke tahun 2004. Dari 6 % ke 6 % lagi setelah tahun 2005‑nya 17 % karena kasus kenaikan harga BBM yang tinggi sekali,” tutup Burhanuddin.

Perbincangan ini menyoroti bagaimana pemerintah menilai kondisi ekonomi saat ini dibandingkan masa lalu. Fokus utamanya adalah respons fiskal dan moneter terhadap gejolak global, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persepsi depresiasi Rupiah. Perbandingan antara depresiasi 5 % saat ini dan 42 % pada krisis sebelumnya menunjukkan penurunan signifikan, meski persepsi publik masih terpengaruh oleh pengalaman masa lalu. Perubahan kebijakan suku bunga pada 2005 juga menjadi contoh bagaimana BI menanggapi inflasi tinggi, yang akhirnya membawa stabilitas inflasi kembali ke tingkat 6 % pada tahun 2006.