Deru: Obligasi Daerah Solusi Pembiayaan Sumsel 2026

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada hari Selasa, 19 Mei 2026, mengungkapkan kondisi keuangan pemerintah daerah setelah dilakukan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa meski dana transfer berkurang, janji kampanye yang sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap harus ditepati.

“Yang penting bagaimana pembangunan berjalan, artinya kita ingin RPJMD jalan. RPJMD yang sudah disepakati sebagai janji kampanye kepala daerah terpilih, yang telah disepakati dalam 6 bulan bersama DPRD dan ditandatangani, pasti dinanti rakyat,” ujar Deru dalam Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan, “Dan yang dibahas hari ini diharapkan menjadi pencerahan dan ada titik cerah untuk kita lakukan ke depannya.”

Deru menekankan pentingnya program pemerintah yang linier dengan program kepala daerah di setiap wilayah. Dengan begitu, para kepala daerah tidak perlu khawatir tidak dapat menepati janji kampanyenya. Ia juga mengkritik “cerita tentang pembiayaan yang sudah kadung, yang sudah ada, bagaimana kalau daerah ini di-inject, diinfus. Bukan dalam bentuk uang, kalau bisa berupa pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Namun, ia menegaskan, “Tapi, harus linier dengan APBD yang kita ketok, dengan RPJMD yang sudah disepakati tadi (dengan DPRD).”

Menanggapi potensi pembiayaan melalui skema obligasi, Deru menyatakan, “Terkait obligasi, akan kami pelajari dengan seksama. Dan mungkin kalau boleh, Sumsel bisa menjadi role model dan kami siap untuk mengikuti arahan-arahan.”

Acara ini digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Centre pada pukul 10.00 WIB, Selasa, 19 Mei 2026, dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan: unsur pemerintah, regulator, akademisi, serta sektor keuangan. Tujuannya adalah membahas peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Sarasehan Nasional ini diadakan di tengah tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Oleh karena itu, obligasi daerah dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia.

Selain menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dipertimbangkan sebagai instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah. Tujuan lain dari kegiatan ini ialah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah, sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.

Acara ini menegaskan bahwa Sumatera Selatan berusaha menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keuangan publik dan mencari alternatif pembiayaan yang berkelanjutan.