Dinsos Bogor Tegas Selenggarakan Label Rumah Bansos Khusus

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor mulai memperketat pengawasan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Langkah ini diambil setelah muncul temuan penerima bansos yang secara administrasi tercatat layak, tetapi kondisi ekonominya sudah cukup mapan.

Farid Ma'ruf, kepala Dinsos, menegaskan bahwa penilaian penerima bansos tidak bisa hanya melihat tampilan luar. “Kadang-kadang kemapanan ekonomi keluarga tidak bisa dilihat dari penampilan semata,” ujarnya di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, pada 21 Mei 2026.

Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bogor tercatat sekitar 163 ribu keluarga penerima manfaat. Jika digabung dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), total penerima bantuan sosial di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 380 ribu kepala keluarga.

Menurut Farid, evaluasi penerima bansos banyak dipicu laporan masyarakat yang menemukan ketimpangan di lapangan. Karena itu, Dinsos mulai mengandalkan metode jemput bola dan asesmen langsung untuk memastikan kondisi penerima.

Farid menjelaskan bahwa laporan rata-rata menunjukkan kesenjangan: “Laporannya rata-rata ini ada kesenjangan. Si A sudah punya motor, rumahnya bagus, masih terima. Sedangkan si B hidup sendiri, tidak punya apa-apa, malah tidak dapat,”.

Untuk memperkuat pengawasan, Dinsos kini mendorong pola keterbukaan melalui labelisasi rumah penerima manfaat agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi penyaluran bantuan. “Program ini jangan terkesan umpet-umpetan. Semua masyarakat juga harus tahu,” ujarnya.

Farid mengungkapkan, selama proses verifikasi ditemukan sejumlah kasus yang dianggap janggal. Mulai dari penerima ganda, penerima dengan penampilan mencolok saat mengambil bantuan, hingga pelaku usaha yang ternyata memiliki kemampuan ekonomi tinggi. “Penerimaan bansos biasanya jadi ajang keren‑kerenan, jadi ajang pamer. Ada yang dandan menor untuk ambil bansos. Perhiasan di mana‑mana. Lah kalau udah menor, perhiasan di mana‑mana buat apa dapat bansos?”

Ia menegaskan kasus‑kasus semacam itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan yang lebih rinci. “Hati‑hati dengan case‑case seperti ini. Lebih baik di‑assessment saja. Tegas saja, konsisten saja,” tambahnya.

Salah satu temuan yang disorot Dinsos adalah penerima bansos yang secara kasat mata terlihat sederhana karena tinggal di kontrakan, tetapi setelah ditelusuri ternyata memiliki usaha yang cukup besar. Farid mencontohkan pemilik bengkel yang masih tercatat sebagai penerima bantuan meski memiliki kemampuan menggaji pegawai hingga puluhan juta rupiah setiap bulan. “Secara kasat mata ini enggak punya. Tapi secara kemampuan ekonomi ternyata ada. Ini kasus‑kasus yang begitu akan dilakukan assessment khusus,” dan “Jadi berapa penghasilan dia sebulan kalau dia mampu menyiapkan Rp24 juta setiap bulan,”.

Temuan lain yang juga menjadi perhatian adalah profesi yang selama ini identik dengan kelompok rentan, tetapi ternyata memiliki penghasilan tinggi. Farid menanyakan: “Kalau melihat kondisi begini bagaimana, apa pantas menerima bansos?” merujuk pada pemulung yang setelah ditelusuri memiliki pendapatan belasan juta rupiah per bulan.

Di sisi lain, Dinsos menegaskan akan lebih selektif menilai warga yang jatuh miskin akibat judi online maupun pinjaman online. Menurut Farid, kondisi tersebut berbeda dengan kemiskinan yang terjadi karena faktor struktural. “Kalau judol ceritanya lain. Kalau judol itu kita anggap bukan kemiskinan, tapi memang pilihan untuk menjadi miskin,” ujarnya.

Dengan pendekatan langsung, labelisasi rumah, dan penegakan aturan, Dinsos Kabupaten Bogor berharap bantuan sosial dapat sampai kepada yang memang membutuhkan. Penyaluran bansos kini lebih transparan dan berbasis kondisi ekonomi aktual, mengurangi peluang penyalahgunaan dan memastikan dukungan tepat sasaran.