Elpisina Dorong Percepatan Jalan Khusus Batu Bara di Jambi

Elpisina dari Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja pada 09 Mei 2026 ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi untuk menilai kemajuan pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut.

Di antara isu yang dibahas, jalan khusus batu bara menjadi topik utama. Saat itu, Elpisina menegaskan bahwa pembangunan jalan khusus tidak boleh terus ditunda. Ia menyatakan bahwa angkutan batu bara yang masih menggunakan jalan umum menimbulkan risiko bagi masyarakat, baik dari segi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur.

“Persoalan jalan khusus batubara ini harus segera direalisasikan. Jangan sampai angkutan batu bara terus-menerus melewati jalan umum karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur,” kata Elpisina.

Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI mendorong tindakan konkret agar jalan khusus tersebut segera diselesaikan. “Kita ingin ada tindak lanjut yang nyata. Jalan khusus batu bara ini penting agar tata kelola pertambangan di Jambi berjalan lebih baik dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Selain masalah jalan, Elpisina juga menyoroti kewajiban reklamasi. Ia menegaskan bahwa setiap pelaku usaha tambang harus menyelesaikan proses pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai.

“Setiap pelaku usaha wajib menyelesaikan reklamasi. Jangan sampai setelah melakukan aktivitas pertambangan, lingkungan ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan,” tegasnya.

Selama jalan khusus belum selesai, Elpisina menyarankan pengaturan kuota produksi batu bara sebagai upaya mengurangi tekanan angkutan di jalan umum. Ia mengajak semua pihak untuk menurunkan kuota produksi selama masa transisi.

“Kami mendukung adanya pengurangan kuota produksi batu bara selagi jalan khusus belum diselesaikan. Ini demi menjaga kepentingan masyarakat dan mengurangi beban di jalan umum,” katanya.

Topik lain yang dibahas adalah akses listrik di desa-desa Jambi. Elpisina menekankan pentingnya pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami juga berharap desa-desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik bisa segera mendapatkan akses listrik. Ini menjadi perhatian bersama karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tandry Adi Negara menambahkan bahwa meski rasio elektrifikasi di Jambi mencapai 100 persen, masih ada wilayah desa dan dusun yang belum terlistriki.

“Memang di Jambi secara elektrifikasi sudah 100 persen, namun untuk desa atau dusun yang belum terlistriki masih banyak. Ini yang terus kami dorong agar mendapat dukungan lebih lanjut,” ujarnya.

Selain elektrifikasi, Pemprov Jambi juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, sebagai potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulannya, Elpisina menekankan perlunya tindakan nyata dalam pembangunan jalan khusus batu bara, reklamasi, pengaturan kuota produksi, dan pemerataan listrik di Jambi. Upaya bersama antara DPR, pemerintah provinsi, dan sektor swasta diharapkan dapat memperbaiki kondisi infrastruktur dan lingkungan di wilayah tersebut.