Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan 2026 di Jawa Timur

Bank Indonesia telah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026, menggantikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan ini menekankan integrasi tujuh program unggulan yang mencakup seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir.

Acara peluncuran dimulai dengan flagoff armada Kerja Sama Antar Daerah (KAD) GPIPS Wilayah Jawa 2026. Konvoi truk distribusi pangan menabrak tiga jalur: nasional, Jawa, dan intra Jawa Timur, menuju Kalimantan dan Papua. Sebelum flagoff, dilakukan simbolis kerja sama yang meliputi empat poin: penyerahan sarana prasarana pertanian, penandatanganan KAD termasuk offtaker, sinergi program prioritas SPPG/KDKMP dengan produsen, serta fasilitasi kredit investasi dan modal kerja untuk off‑farm.

Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa GPIPS lahir sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa penguatan program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke‑2 tentang swasembada pangan sebagai pilar kemandirian bangsa.

Dalam sambutannya di Gudang Bulog, Sidoarjo, Rabu 13 Mei 2026, Aida mengatakan: “Pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.” Ia menjelaskan GPIPS memiliki tiga kebaruan dibanding GNPIP: pertama, pengendalian inflasi harus diperkuat dari sisi pasokan; kedua, mendukung agenda pemerintah dalam Asta Cita Presiden, khususnya terkait ketahanan pangan, energi, dan ekonomi; ketiga, memastikan masyarakat, termasuk petani, menjadi lebih sejahtera.

Ia menambahkan: “Karena itu, pada pagi hari ini, GNPIP kita transformasikan menjadi GPIPS, yaitu Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera.” GPIPS 2026 fokus pada dua aspek utama: penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan. Tiga komoditas prioritas di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Untuk wilayah Jawa, komoditas tambahan yang menjadi perhatian antara lain bawang merah, beras, dan cabai rawit.

Program ini dijalankan melalui tujuh program unggulan:

• Peningkatan produktivitas melalui optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP);
• Penguatan ketahanan komoditas pangan melalui hilirisasi dan penguatan kelembagaan petani sebagai offtaker;
• Optimalisasi KAD;
• Penguatan fasilitasi distribusi pangan;
• Optimalisasi operasi pasar dan pasar murah;
• Penguatan neraca pangan;
• Penguatan koordinasi dan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi.

Dengan strategi ini, Aida optimis dapat menjaga inflasi volatile food pada rentang 3‑5%, menjamin kesinambungan pasokan antar waktu dan antar daerah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok secara berkelanjutan.

Data menunjukkan inflasi nasional pada 2025 tercatat sebesar 2,92% (year‑on‑year/yoy), dan pada April 2026 menurun menjadi 2,42% (yoy). Inflasi volatile food juga membaik menjadi 3,37% (yoy), didukung oleh menguatnya ketahanan pangan nasional dan meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per Mei 2026 mencapai 5,26 juta ton dan diperkirakan mencapai 6 juta ton pada Juli 2026.

Namun, Aida mengingatkan empat tantangan yang harus diantisipasi: risiko perubahan iklim dan El Niño, karakteristik komoditas musiman yang rentan menciptakan lonjakan harga, kebutuhan penguatan pascapanen yang semakin mendesak, serta tantangan struktural pertanian seperti alih fungsi lahan dan fenomena aging farmer.

Jawa Timur dipilih sebagai lokasi grand launching GPIPS Jawa karena data BPS menunjukkan provinsi ini menjadi penghasil padi terbesar nasional dengan kontribusi 17,34% atau setara 10,57 juta ton pada 2025, tumbuh 12,60% dibanding tahun sebelumnya. Jatim juga menjadi produsen nomor satu jagung dan cabai rawit secara nasional, dengan kontribusi produksi cabai rawit mencapai 37,01%, serta berada di posisi kedua untuk bawang merah dengan kontribusi 22,91%.

Di luar kapasitas produksi, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Kapasitas gudang Bulog Jawa Timur mencapai 1,22 juta ton atau setara 22,81% dari kapasitas gudang nasional.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jatim dalam memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional. Ia menyebut pengembangan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) yang bersifat mobile sebagai salah satu terobosan untuk memperkuat kerja sama dan mitigasi antar daerah. Ia berkata: “Pangan tidak hanya soal beras dan karbohidrat, tetapi juga protein. Karena itu penguatan pangan berbasis protein sangat penting, termasuk melalui pengembangan sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba.”

Khofifah juga menekankan pentingnya konektivitas antar pasar. Meski produksi cabai rawit Jatim tertinggi di Indonesia, harga cabai di satu pasar bisa berbeda jauh dengan pasar lainnya. Ia pun mendorong efisiensi produksi padi melalui penggunaan alat mesin pertanian seperti combine harvester untuk menekan losses pascapanen. “Kami optimistis Jawa Timur tidak hanya menuju ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan tiga tantangan utama yang dihadapi kepala daerah dalam mengawal program ketahanan pangan: tantangan global dan geopolitik, kewajiban mengawal program nasional termasuk swasembada pangan, serta janji politik kepada publik yang harus dipenuhi. Ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri siap memastikan sinkronisasi ketiga hal tersebut. “Mudah‑mudahan kita bisa mengawal bersama gerakan ini agar tidak hanya menjadi seremoni sesaat, tetapi benar-benar berlanjut di daerah‑daerah lainnya. Kemendagri siap mengawal bersama‑sama,” kata Bima Arya.

Sebagai wujud komitmen bersama, Rakor TPIP‑TPID akan diselenggarakan secara terjadwal sepanjang 2026 di lima wilayah. Setelah soft launching di Sumatera pada Februari 2026 dan grand launching Jawa pada Mei ini, rangkaian berikutnya akan berlanjut ke Balinusra (Juni), Kalimantan (Agustus), dan ditutup di Sulampua – Sulawesi, Maluku, dan Papua – pada Oktober 2026.

Acara ini dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur, Thoriq Majiddanor dan Prihasto Setyanto, Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Subandi, Direktur Bulog Prihasto Setyanto, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono, serta unsur Forkopimda se‑wilayah Jawa, kelompok tani, pelaku usaha, dan BUMD pangan.

Gerakan ini menandai langkah konkret Bank Indonesia dalam menstabilkan harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan fokus pada produktivitas, distribusi, dan koordinasi, serta dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta, GPIPS berupaya menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 3‑5% dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga di seluruh wilayah. Keberhasilan gerakan ini akan bergantung pada pelaksanaan program unggulan, pengelolaan risiko iklim, serta sinergi antara lembaga pemerintah, petani, dan pelaku industri.