GSJT Selesaikan Demo Setelah Kesepakatan Barcode BBM

GSJT menuntaskan aksi demonstrasi di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, setelah Pertamina memenuhi tuntutan mereka. Koordinator I GSJT, Angga Ferdiansyah, mengungkap bahwa salah satu poin utama yang disetujui adalah mekanisme perlindungan terhadap seluruh anggota GSJT terkait persoalan barcode BBM subsidi.

“Alhamdulillah pihak Pertamina di sini membantu kami secara totalitas. Salah satunya untuk pendaftaran seluruh anggota kami dan itu akan mereka jaga. Jadi kalau ada pemblokiran, mereka akan konfirmasi dulu ke kami,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pertamina akan menjaga pendaftaran anggota, sehingga bila terjadi pemblokiran, pihaknya akan segera memberi konfirmasi.

Selain itu, Pertamina menyanggupi pembukaan barcode yang terblokir dalam waktu maksimal 1x24 jam. Untuk kendaraan pengangkut kebutuhan mendesak seperti sayur dan buah-buahan atau barang yang mudah busuk, proses pembukaan blokir dijanjikan lebih cepat, yakni sekitar 3 jam. “Ini sudah disepakati dan berlaku mulai besok,” kata Angga.

GSJT juga memperoleh jaminan bahwa tidak akan ada penangkapan atau penindakan terhadap kendaraan bertangki dobel yang melintas di Jawa Timur, selama kendaraan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional di luar Pulau Jawa dan bukan untuk dijual kembali. Jaminan ini menjadi jaminan penting bagi sopir yang sering mengangkut barang antar pulau.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Angga memastikan aksi massa selesai malam ini dan tidak akan berlanjut keesokan harinya. “Alhamdulillah sudah selesai semua,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan tidak ada alasan untuk melanjutkan demonstrasi.

Meski begitu, GSJT memberi peringatan jika hasil kesepakatan tidak direalisasikan, mereka siap menggelar aksi dengan massa yang lebih besar. “Kalau tidak ada realisasi, berarti Pertamina mengkhianati hasil ini. Yang pasti kami akan datang lebih besar, tidak seperti hari ini yang sifatnya dadakan,” tegasnya.

Terkait tuntutan penyesuaian tarif tol bagi sopir logistik, Angga menyebut persoalan tersebut masih dalam tahap kajian bersama Jasa Marga dan pihak terkait lainnya. “Sabtu kemarin sudah ada diskusi dan tarif tol masih dikaji pihak jasa marga serta DPRD,” ujarnya. Hal tersebut dikarenakan menyangkut banyak instansi terkait, begitu pula terkait tuntutan penindakan mafia BBM.

Angga juga menegaskan bahwa meskipun hampir 95% seluruh sopir tergabung dalam GSJT, tidak menutup kemungkinan bagi yang belum tergabung untuk bisa melapor ke perwakilan kota atau kabupaten. Hal ini membuka ruang bagi sopir independen untuk tetap terwakili.

Di akhir, Angga menyampaikan rasa terima kasih kepada aliansi yang sudah semangat menyampaikan dan menyuarakan haknya hingga akhir. “Tak lupa kepada pemerintah dan Pertamina, kami sangat mengapresiasi di mana mereka mendukung kami. Di sisi lain, kawan-kawan ini bekerja memang untuk angkutan logistik,” pungkasnya.

Rombongan aksi pun mulai meninggalkan lokasi pada pukul 22.00 WIB. Pantauan di lokasi menunjukkan pihak aparat bekerjasama dengan security Pertamina untuk membantu mengamankan lokasi sekaligus mengatur jalannya lalu lintas di Jalan Jagir Wonokromo yang kembali dibuka sejak penutupan siang hari. Meski demikian, setelah demo sopir, tampak sampah berserakan di sepanjang area.

Sebelumnya, ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi di depan kantor Pertamina dengan membawa sejumlah tuntutan terkait distribusi BBM bersubsidi pada Rabu (29 April 2026). Rombongan aksi tiba di depan Kantor Pertamina, Jalan Jagir Wonokromo, pada 14.21 WIB dan rombongan kedua pada 14.50 WIB.

Aksi kali ini memprotes sistem barcode MyPertamina, pemblokiran kendaraan, hingga pembatasan kuota solar yang dinilai mengganggu operasional angkutan logistik. Koordinator GSJT Jatim, Supriyono, mengatakan, persoalan tersebut sebenarnya sudah lama terjadi dan mulai disuarakan sejak 2024. Menurutnya, banyak kendaraan sopir truk tiba-tiba terblokir sehingga tidak bisa membeli solar subsidi.

“Yang tidak ada sebabnya tahu-tahu diblokir. Akhirnya teman-teman tidak bisa mendapatkan solar. Kalau itu ada, itu akan berkurang oleh jatah 200 liter, 350 liter, tinggal 100 liter,” ujarnya saat aksi, Rabu (29 April 2026). Ia menjelaskan, kuota pembelian BBM untuk kendaraan angkutan saat ini dinilai tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam sehari, kendaraan hanya mendapat jatah sekitar 200 liter, sementara kebutuhan riil bisa mencapai 300 hingga 400 liter, terutama untuk perjalanan antarpulau.

“Kalau dari Banyuwangi kirim ke Jakarta misalnya. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya, baru mengisi kembali. Itu sangat menyulitkan,” tambahnya. Penjelasan ini menyoroti betapa sulitnya mengatur rute logistik bila kuota terbatas.

Dengan kesepakatan baru, sopir diharapkan dapat melanjutkan operasional tanpa hambatan. Namun, mereka tetap memantau implementasi, mengingat sejarah sebelumnya di mana kebijakan barcode sering berubah. Kesepakatan ini menjadi langkah kecil, namun penting bagi kelangsungan transportasi di wilayah tersebut.