Gubernur Jawa Barat: Rp7 Triliun Dibutuhkan Baku Banjir Bandung

Di wilayah Bandung Raya, banjir terus terjadi setiap musim hujan. Dampaknya menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penanganan yang sudah dilakukan belum menyentuh akar masalah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa solusi jangka panjang memerlukan langkah besar. Ia menyebut bahwa infrastruktur berupa danau retensi harus dibangun, sekaligus menambah anggaran secara signifikan.

Dedi mengatakan, “Hitungan untuk penanganan banjir itu, diperlukan 1.000 hektare itu ya. Bandung Raya itu, untuk membuat danau‑danau. Nilainya dulu, Rp7 triliun. Jadi kalau ingin bebas banjir, ya pakai alokasi itu,” pada Kamis, 23 April 2026. Ia menegaskan bahwa angka Rp7 triliun hanya mencakup biaya pembebasan lahan berdasarkan harga lama. Biaya konstruksi dan pembangunan infrastruktur lain belum dimasukkan, sehingga total kebutuhan anggaran dapat jauh lebih besar.

Situasi ini menuntut keseriusan semua pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah di Bandung Raya harus segera duduk bersama untuk membahas skema pendanaan. Wilayah yang terlibat mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, semua daerah yang sering terdampak banjir.

“Dari sekarang harus dibicarakan, Rp7 triliun nanti kita dapat dari mana, kalau ingin bebas banjir,” pungkas Dedi. Ia menekankan perlunya perencanaan yang matang agar solusi yang diusulkan dapat terlaksana.

Dengan menargetkan 1.000 hektare lahan dan menyiapkan anggaran minimal Rp7 triliun, pemerintah berupaya menciptakan danau retensi yang dapat menahan limpahan air. Namun, tanpa perhitungan lengkap biaya konstruksi, rencana ini masih memerlukan dukungan dana tambahan dan koordinasi lintas pemerintahan.