Gubernur Jawa Timur Dorong Bupati Wali Kota Siaga Kemarau

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa semua bupati dan wali kota di provinsi harus memperkuat langkah strategis untuk menghadapi musim kemarau 2026. Instruksi ini muncul setelah munculnya potensi cuaca panas ekstrem, yang baru-baru ini disebut El Nino “Godzilla”.

Surat resmi Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 berisi tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 09 Maret 2026. Surat tersebut menyoroti antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan di beberapa wilayah.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Wali Kota se‑Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” kata Khofifah saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (03 April 2026).

Khofifah menegaskan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional. “Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Menurut proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada 01 April 2026 hingga 31 Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan langkah konkret, yaitu:

• Pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (early warning system) dan mengaktifkan brigade kekeringan.

• Optimasi pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, serta pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan, dan irigasi perpompaan.

• Mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah.

• Menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing‑masing daerah.

Khofifah menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan. “Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkopimda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing‑masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah‑langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim. “Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.

Instruksi ini menandai upaya proaktif pemerintah Jawa Timur untuk menjaga ketahanan pangan di tengah potensi El Nino “Godzilla”. Dengan koordinasi yang kuat dan langkah-langkah mitigasi yang terencana, daerah ini berusaha memastikan produksi pertanian tetap stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.