Gubernur Papua Barat Minta Pusat Realisasikan PI 10% dan Gas

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meminta bantuan pemerintah pusat untuk mewujudkan participating interest (PI) 10% dan alokasi gas daerah.

Gubernur bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bhalil Lahadalia, pada 10 April 2026. Dalam pertemuan itu, Dominggus menegaskan bahwa dana PI 10% harus segera terealisasi. Asisten II Sekda Papua Barat, Melkias Werinussa, menambahkan, “Jumat (10/4) kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan langsung kepada Pak Menteri ESDM, agar dana PI 10% bisa terealisasi.”

Selain PI, gubernur juga mengajukan jatah gas sebanyak 20 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Melkias mengatakan, “Untuk jatah gas 20 mmscf itu merupakan komitmen Pak Menteri, jadi dalam setahun Papua Barat mendapatkan dua kali pengapalan.”

Gubernur menyoroti pentingnya penentuan lokasi kontrak kerja sama baru bagi perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat. Ia juga mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di tiga kabupaten: Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama. Usulan ini masih memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat.

Menurut Melkias, Menteri ESDM akan berkoordinasi dengan British Petroleum (BP) untuk merealisasikan PI 10% bagi Papua Barat. Sementara itu, Genting Oil dijadwalkan mulai berproduksi pada April 2027. Untuk WPR, Menteri telah menginstruksikan direktur jenderal terkait agar berkoordinasi dengan Dinas ESDM Papua Barat sebelum DPR menetapkannya.

Sammy Djunire Saiba, Kepala Dinas ESDM Papua Barat, menegaskan bahwa keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas akan mendorong perekonomian. Ia menyatakan, “Regulasi itu mengatur soal ketentuan penawaran participating interest 10 persen pada wilayah kerja migas.”

Provinsi telah menyiapkan dokumen pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab mengelola dana PI 10% dari hasil produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni. BUMD ini akan menjadi mekanisme pengelolaan dana yang disepakati.

Dengan langkah-langkah ini, Papua Barat berharap dapat meningkatkan partisipasi lokal dalam sektor migas, sekaligus memastikan alokasi gas daerah dan PI 10% dapat terealisasi sesuai rencana. Pemerintah pusat diharapkan segera memberikan dukungan dan persetujuan yang diperlukan agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan lancar.