Indonesia Jadi WHO-Listed Authority, Percepat Pengadaan Vaksin

World Health Assembly ke-79 berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 18 hingga 23 Mei 2026. Acara ini menampilkan berbagai perkembangan penting dalam penguatan sistem kesehatan global. Para peserta berfokus pada kebijakan baru, kolaborasi internasional, dan upaya mempercepat proses pengadaan produk kesehatan.

Di tengah rapat, Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan capaian WHO selama 12 bulan terakhir. Ia menekankan penetapan Indonesia bersama empat negara lain sebagai anggota baru WHO-Listed Authority (WLA). Dalam pernyataannya, ia berkata, "Untuk mempercepat proses prakualifikasi dan pengadaan, kami menetapkan otoritas regulatori di 5 negara berikut sebagai WHO-Listed Authorities, yaitu Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, dan Inggris." Pernyataan ini menegaskan pengakuan internasional terhadap kapasitas regulasi Indonesia dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk kesehatan.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa sistem regulasi Indonesia telah memenuhi standar global. Hal ini membuka peluang bagi produsen lokal untuk lebih mudah mengakses pasar internasional dan mempercepat distribusi vaksin serta obat-obatan.

Sejalan dengan agenda tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Countries Vaccine Manufacturers Network dan mitra global lainnya menyelenggarakan side‑event bertajuk "Advancing Local Production for Equitable Access, Resilient Health Systems, and Global Health Security". Acara ini menjadi forum strategis bagi pemimpin kesehatan global, regulator, organisasi internasional, produsen vaksin, dan mitra pembangunan. Tujuannya adalah mendorong penguatan kapasitas produksi lokal dan regional, sehingga dapat mendukung ketahanan kesehatan global.

Di acara tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan short remarks dengan tema "Strengthening Regional Vaccine Manufacturing and Trust in the Global South". Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang terus berkembang. Ia berkata, "Dalam lanskap yang terus berkembang ini, kolaborasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan," sambil menyoroti perlunya sistem regulasi berbasis sains dan harmonisasi aturan. Ia menambahkan, "Sistem regulasi yang kuat merupakan elemen strategis dalam mendukung percepatan pengembangan dan produksi vaksin, terutama bagi negara-negara di kawasan Global South, sekaligus memperkuat tingkat kepercayaan terhadap vaksin tersebut."

Taruna menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah kunci untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kokoh. Ia menutup pidatonya dengan, "Semangat kolaborasi dan inovasi akan mengantarkan negara-negara Global South menuju ketahanan kesehatan yang lebih kuat serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat."

Peristiwa ini menandai langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisi sebagai pemain utama di bidang regulasi kesehatan. Dengan dukungan internasional dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia siap mempercepat pengembangan vaksin dan produk kesehatan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.