Jatim Siapkan Tiga Pilar Cegah Karhutla 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Kehutanan, sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tahun 2026. Ada tiga strategi utama yang menjadi andalan.

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, menjelaskan bahwa fenomena El Nino harus dijadikan pelajaran. Bukan lagi sekadar memadamkan api saat kebakaran sudah terjadi, tetapi lebih kepada mencegahnya sejak awal. "El Nino harus kita jadikan momentum untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan, dari semata-mata memadamkan kebakaran menjadi mencegah kebakaran," ujarnya pada Rabu, 15 Juli 2026.

Tiga pilar yang dimaksud adalah perlindungan hutan yang melibatkan banyak pihak, pemulihan ekosistem, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Untuk pilar pertama, Dinas Kehutanan Jatim akan memperkuat sistem deteksi dini. Caranya dengan memantau titik panas secara langsung, melakukan patroli gabungan di daerah yang rawan terbakar, dan mengajak berbagai elemen masyarakat serta instansi terkait.

Mereka yang dilibatkan antara lain Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perum Perhutani, pemerintah kabupaten, dan semua pihak yang berkepentingan. "Prinsipnya, setiap titik api harus diketahui lebih cepat dan dicegah agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar," kata Jumadi.

Gubernur Khofifah sendiri sudah memimpin rapat koordinasi pada bulan April lalu untuk membahas dampak cuaca dan potensi bencana saat kemarau. Rapat itu dihadiri oleh Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi, para bupati dan wali kota beserta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pilar kedua adalah pemulihan ekosistem. Jumadi mengatakan pihaknya terus berupaya mengembalikan fungsi hutan, baik yang rusak karena kebakaran maupun penyebab lainnya. Caranya disesuaikan dengan jenis hutan. Untuk hutan konservasi seperti Taman Hutan Raya R. Soerjo, pemulihan dilakukan dengan menanam jenis tanaman endemik setempat. Sementara untuk hutan lindung dan hutan produksi, pemulihan dilakukan dengan reboisasi sesuai rencana tata kelola hutan.

Pilar ketiga adalah pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan diarahkan pada pendekatan berdasarkan bentang alam. Ini dilakukan melalui persetujuan usaha dan program perhutanan sosial. Tujuannya, kelestarian hutan bisa berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Jumadi menambahkan, efektivitas patroli hutan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi. Citra satelit, drone, dan sistem pelaporan yang terintegrasi akan digunakan. Pendekatan patroli yang didasarkan pada analisis risiko diterapkan agar kegiatan lebih tepat sasaran, efisien, dan bisa memberikan respons cepat terhadap potensi kebakaran.

Singkatnya, pemerintah Jawa Timur tidak hanya menyiapkan pemadaman, tetapi juga sistem pencegahan yang melibatkan banyak pihak dan teknologi modern. Fokusnya ada pada deteksi dini, pemulihan lahan, dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat.