Jawa Timur Capai 98,33% RKPD, Laporan 2025 Tampilkan Kemajuan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Penyampaian ini menegaskan akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus menilai capaian pembangunan Jawa Timur sepanjang 2025.

Di dalam pidatonya, Khofifah menyoroti pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Realisasi kinerja RKPD mencapai 98,33 % dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Angka ini naik 0,08 % dibanding capaian 2024, yaitu 98,25 %. “Capaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan representasi nyata dari kerja kolektif, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen pembangunan di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Keberhasilan tersebut juga terlihat lewat 133 penghargaan yang diterima Jawa Timur sepanjang 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 % dari target Rp28,55 triliun. Belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau sekitar 93,82 % dari target Rp33,25 triliun. “Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan GDP Jawa Timur pada 2025 tercatat 5,33 % (c-to-c), melampaui target RKPD sebesar 4,80 %–5,20 %. Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional mencapai 14,40 % dan terhadap Pulau Jawa 25,29 %. Inflasi Jawa Timur pada 2025 sebesar 2,93 % (y-on-y), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,25. “Pencapaian ini patut kita syukuri karena kita tetap berada dalam koridor sasaran inflasi nasional yang mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi Pemprov Jatim,” ucapnya.

Investasi di Jawa Timur mencapai Rp147,7 triliun pada 2025, melampaui target dan menjadi tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sektor perdagangan menunjukkan peningkatan ekspor sebesar 16,61 %, didorong oleh ekspor nonmigas. Misi dagang dalam negeri dilaksanakan 12 kali, menghasilkan transaksi nilai Rp16,31 triliun, rekor tertinggi dibanding periode 2019‑2024 yang tercatat Rp11,05 triliun dari 36 kegiatan. Misi dagang ke luar negeri, khususnya ke Singapura, menghasilkan transaksi Rp4,163 triliun. “Dengan semangat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, capaian fantastis Misi Dagang 2025 ini menjadi fondasi kokoh untuk terus melangkah lebih produktif lagi,” paparnya.

Dalam upaya kesejahteraan, persentase penduduk miskin turun menjadi 9,30 %, menurunkan jumlah jiwa miskin sekitar 89 530 dibanding tahun sebelumnya. Selama periode 2020‑2025, Jawa Timur mencatat penurunan kemiskinan terbesar di Indonesia, mencapai 781 680 jiwa. Keberhasilan ini sejalan dengan peningkatan desa mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 343 Tahun 2025, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat 4 716 desa. “Kita patut bersyukur bahwa Jawa Timur menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain se‑Indonesia. Dari total 20 503 Desa Mandiri di Indonesia, 23 % atau 4 716 Desa Mandiri ada di Jawa Timur,” paparnya. Rasio ketimpangan (Gini) turun menjadi 0,359, terendah dalam enam tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13, naik 0,78 poin dan melampaui target RKPD.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 %, lebih rendah dibanding angka nasional. Penurunan pengangguran sekitar 90 ribu orang memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring penciptaan lapangan kerja. Indeks sosial lainnya juga menunjukkan perbaikan: Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 77,49 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 73,43, mencerminkan keseimbangan pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Seluruh capaian IKU menandakan pembangunan Jawa Timur tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif, merata, dan berkelanjutan, ungkapnya.

Penguatan sumber daya manusia dan pelayanan publik juga menjadi fokus. Peningkatan IPM serta indikator kesehatan dan pendidikan menandai kemajuan. Skor pelayanan publik Jawa Timur mencapai 4,75 dari skala 5, menandai tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan responsif.

Dalam LKPJ, Khofifah menampilkan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo. Program ini diwujudkan lewat pembentukan Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jawa Timur berhasil menjadi provinsi terbanyak dan tercepat menuntaskan 100 % kelembagaan KDKMP. Dari total 8 494 koperasi, 8 420 adalah koperasi baru dan 74 sisanya pengembangan dari koperasi yang sudah ada. Sekolah Rakyat, sebanyak 26 di Jawa Timur, menjadi jumlah terbanyak di Indonesia, strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Khofifah menegaskan bahwa semua capaian pembangunan tahun 2025 merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan. Di akhir Nota Penjelasan LKPJ, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat atas sinergi yang telah terbangun. “Kami optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Jawa Timur akan semakin berperan strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, laporan menunjukkan Jawa Timur mencapai hampir 99 % realisasi RKPD, melampaui target ekonomi, dan menurunkan kemiskinan serta ketimpangan. Peningkatan investasi, ekspor, dan program sosial menegaskan kemajuan yang terukur. Keberhasilan ini menandai langkah maju menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesiapan provinsi untuk menghadapi tantangan ekonomi global.