Jawa Timur Tegaskan Stok LPG & BBM Aman Pasca Lebaran 2026

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa stok LPG dan BBM di provinsi tetap aman setelah Lebaran 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan cadangan yang memadai dan menegaskan bahwa tidak ada risiko kekurangan bahan bakar.

Khofifah mengingatkan warga agar tidak melakukan panic buying setelah muncul kabar beredar. Ia menegaskan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali.

Acara diskusi publik berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada 26 Maret 2026. Tema forum adalah “Mitigasi dan Solusi Dampak Sosial Ekonomi bagi Jawa Timur Akibat Ketegangan Geopolitik antara Amerika‑Israel dengan Iran”. Forum ini juga menjadi momen halal bihalal menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan global, khususnya ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi sektor energi, pangan, dan logistik.

Diskusi dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Narasumber meliputi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso (secara daring), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.

Khofifah menegaskan bahwa dinamika geopolitik global dapat menimbulkan gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara kolektif. Ia berkata, “Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama.”

Ia menekankan bahwa tantangan global harus dijawab dengan penguatan ketahanan sekaligus peningkatan kapasitas adaptasi daerah. “Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang resilien, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” tegasnya.

Jawa Timur memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Kontribusi provinsi mencapai 25,29 % terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 % terhadap ekonomi nasional. Pada tahun 2025, PDRB Jawa Timur mencapai Rp 3 403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 %, didukung oleh sekitar 23,8 juta penduduk yang bekerja.

Investasi di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Kontribusi investasi mencapai 7,5 % terhadap nasional dan menempati posisi ketiga secara nasional. Pada triwulan IV 2025, investasi tumbuh 31,6 % secara kuartalan dan meningkat 11,4 % secara tahunan, mencerminkan kepercayaan investor yang tetap kuat.

Di sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak melayani 24 dari 41 rute tol laut dan menyuplai hampir 80 % logistik ke 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur. Dukungan infrastruktur meliputi 7 bandara, 37 pelabuhan, dan 12 ruas jalan tol.

Provinsi juga merupakan lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia. Cadangan beras pemerintah di wilayah ini tercatat mencapai 825,36 ton, tertinggi secara nasional, serta didukung oleh populasi ternak terbesar di Indonesia.

Khofifah menegaskan bahwa menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Ia menekankan bahwa Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, pemerintah provinsi terus mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah meliputi peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro‑Hub. Stabilitas harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.

Strategi jangka panjang lainnya adalah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hingga saat ini, kapasitas EBT di Jawa Timur telah mencapai 709,13 MW yang berasal dari berbagai sumber, seperti tenaga surya, air, biomassa, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

Selain itu, kebijakan efisiensi energi dan belanja daerah terus dioptimalkan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah-langkah meliputi penerapan Work From Home (WFH), efisiensi perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring.

Untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi juga memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.

Perlindungan sosial bagi kelompok rentan terus diperkuat melalui berbagai program, antara lain PKH Plus, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Khofifah menegaskan bahwa kunci menghadapi tantangan global ini adalah sinergi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan. Ia berkata, “Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.”

Sementara itu, Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa dinamika global berdampak pada seluruh negara, termasuk Indonesia. Ia menyoroti bahwa struktur ekonomi nasional yang ditopang konsumsi domestik membuat dampaknya relatif lebih terkendali, khususnya di Jawa Timur. Ia menekankan dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur PDB sebagai faktor penting yang menjaga resiliensi ekonomi daerah, meskipun sejumlah sektor unggulan tetap berpotensi terdampak lebih cepat.

Ia juga menyoroti tantangan longstanding structural distortion (LSD) yang telah berlangsung hampir satu dekade dan menjadi kendala dalam menarik investasi, serta dilema kebijakan efisiensi yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Terkait Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), pemerintah pusat juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang lebih adil dan proporsional.

Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, Susiwijono menegaskan bahwa Jawa Timur masih cukup resilien. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat, LSD masih menjadi tantangan, dan untuk DBHCHT ia terbuka berdiskusi mencari solusi yang lebih proporsional.

Acara ini menegaskan komitmen Jawa Timur untuk tetap menjaga ketersediaan bahan bakar, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi dan dukungan sosial. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta, Jawa Timur berupaya menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global sambil memanfaatkan potensi internalnya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.