Karawang Luncurkan WFH Mingguan, Hemat BBM Hingga 20%

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dan Sekretaris Daerah, Asep Aang Rahmatullah, mencontoh kebijakan penghematan energi yang baru saja diumumkan. Pada hari Rabu (01 April 2026), keduanya datang ke kantor dengan cara berbeda. Bupati menggunakan mobil listrik pribadi, sementara Sekda datang dengan sepeda motor, diikuti staf yang juga mengendarai kendaraan roda dua. Gerakan sederhana ini mendapat sambutan positif.

Langkah ini menandai awal persiapan pemerintah kabupaten menyambut kebijakan Work From Home (WFH) satu hari seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut akan diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2026. Meskipun WFH tidak berarti libur, pemerintah kabupaten menegaskan bahwa pengawasan ketat sudah disiapkan.

Asep Aang menjelaskan bahwa, sesuai arahan Bupati, ASN tetap wajib melakukan absensi berkala dan melaporkan kinerja secara real‑time meskipun bekerja dari rumah. “WFH ini bukan berarti santai. ASN tetap bekerja dan diawasi. Ada absensi, ada laporan kinerja, semuanya terukur melalui sistem digital,” ujar Aang saat diwawancarai oleh media pada Rabu (01 April 2026).

Pengawasan dilakukan lewat aplikasi SIM ASN dan SIAP berbasis GPS. ASN diwajibkan absensi dengan titik koordinat akurat disertai swafoto, serta menyusun rencana kerja harian sebelum memulai WFH. Untuk menjaga disiplin, Pemkab Karawang menetapkan jadwal kerja yang harus dipatuhi selama WFH:

• Absensi pagi via SIAP (maksimal pukul 07.45 WIB)
• Morning briefing (07.45‑08.15 WIB)
• Tugas sesi I (08.15‑12.00 WIB)
• Midday meeting/cek siang (12.30‑12.45 WIB)
• Tugas sesi II (12.45‑15.30 WIB)
• Closing meeting/laporan progres (15.30‑15.45 WIB)
• Laporan aktivitas harian via SIAP (setelah 15.45 WIB)
• Absensi sore via SIAP (setelah 15.45 WIB)

“Sesuai dengan arahan Pak Bupai, rutinitas WFH mulai dari absen pagi, briefing, kerja, sampai laporan sore, semuanya dipantau. Ini untuk memastikan WFH tetap produktif,” kata dia.

Kebijakan ini bagian dari strategi efisiensi energi nasional, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Aang menyebutkan bahwa Pemkab Karawang telah menyiapkan skenario pendukung. Salah satunya adalah imbauan bagi ASN yang tinggal dalam radius 5 kilometer dari kantor untuk menggunakan sepeda. “Kalau dekat, misalnya di radius 5 kilometer dari tempat kerja bisa pakai sepeda. Banyak manfaatnya, selain sehat juga hemat BBM,” imbuhnya.

Bagi ASN yang tinggal lebih jauh, penggunaan sepeda motor dianggap lebih efisien. Ia mencontohkan, sepeda motor rata‑rata hanya membutuhkan sekitar 1 liter BBM per hari, sedangkan mobil bisa mencapai 5 liter. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen.

Selain itu, Bupati Aep berencana menarik kendaraan dinas di seluruh perangkat daerah. Kendaraan tersebut akan diparkir di Galeri Nyi Pager Asih dan hanya digunakan untuk keperluan dinas luar kota. “Nanti Mobil dinas juga akan ditarik sementara, hanya boleh digunakan untuk dinas luar kota, kita hemat BBM, diupayakan yang jaraknya jauh pakai sepeda motor. Namun prinsipnya, pelayanan publik tetap berjalan, tapi kita lakukan efisiensi di sisi energi,” tegas Aang.

Untuk pelaksanaan WFH, Pemkab Karawang akan mengikuti arahan pemerintah pusat yang menetapkan hari Jumat sebagai hari pelaksanaannya. “WFH kita tentu sesuai arahan pemerintah pusat, kan ditetapkan hari Jumat, yah kita hari Jumat di rumah. Efisiensi ini tidak hanya soal BBM, tapi juga mencakup penggunaan listrik kantor, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh aktivitas ASN tetap terpantau radar digital,” ucapnya.

Aang menambahkan bahwa kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat anggaran daerah antara Rp700 juta hingga Rp1 miliar setiap bulan. “Dengan upaya WFH, dan skema penarikan kendaraan dinas ini, kita bisa menghemat sekitar Rp700 juta sampai Rp1 miliar setiap bulan. Prinsipnya pelayanan publik tidak akan kendor. Sektor vital seperti kesehatan, pemadam kebakaran, perhubungan, dan ketertiban umum tetap beroperasi normal,” pungkasnya.

Inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional, sekaligus menekan penggunaan BBM dan listrik di kantor. Dengan sistem digital yang terintegrasi, ASN tetap dapat melaksanakan tugasnya tanpa mengorbankan produktivitas, sementara daerah dapat menghemat dana yang signifikan setiap bulannya.