Mahasiswa HKBP Nommensen Robohkan Pagar DPRD Sumut

Medan — Sejumlah mahasiswa Universitas HKBP Nommensen menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Dalam aksi ini, para demonstran menyampaikan enam poin tuntutan kepada pihak dewan. Di lokasi kejadian, aksi tersebut sempat memanas. Mahasiswa dilaporkan merobohkan pagar kantor DPRD Sumut. Tindakan ini dipicu oleh ketidakhadiran Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, yang tak kunjung menemui para pengunjuk rasa meskipun sudah ditunggu. Enam tuntutan yang dibawa oleh massa aksi antara lain:

1. Evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, serta mengembalikan supremasi sipil sesuai semangat reformasi.
3. Stabilisasi nilai tukar rupiah, harga bahan bakar minyak (BBM), dan harga kebutuhan pokok untuk melindungi daya beli masyarakat.
4. Pengesahan segera Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
5. Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat.
6. Revitalisasi pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan penguatan fasilitas pendidikan.

Pimpinan aksi, Mujizat Silalahi, membacakan tuntutan di depan gedung DPRD Sumut pada Senin, 22 Juni 2026. Ia menyatakan, "Kami meminta evaluasi total program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR) agar tepat sasaran, transparan, dan tidak menjadi beban anggaran negara." Mengenai tuntutan keempat, Mujizat menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset sudah tertunda selama kurang lebih 18 tahun. "Koruptor tidak dihukum dengan berat, tidak ada efek jera. Maka dari itu kami menuntut segera sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi," ungkapnya. Tuntutan kelima dan keenam juga disampaikan dengan tegas. "Yang keenam, kami meminta revitalisasi pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan penguatan fasilitas pendidikan," pungkas Mujizat. Aksi ini menyoroti sejumlah isu nasional yang dianggap mendesak, mulai dari program sosial, stabilitas ekonomi, hingga pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat adat.