Medan Dorong Penegakan Tunggakan PBB Mencapai PAD 2026

Di Medan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) untuk tahun anggaran 2026 mencapai 19,91 %. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, dan Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan perlunya penegakan tunggakan.

Dalam Rapat Kerja Realisasi Penerimaan PAD yang diadakan di Medan pada Rabu, 15 April 2026, Rico mengajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak. Ia berkata, “Khususnya dengan nilai besar, serta menyiapkan langkah konkret penagihan. Karena penanganan tunggakan tidak boleh menunggu hingga akhir tahun.”

Target PAD Pemkot Medan untuk 2026 adalah Rp 3,80 triliun. Hingga akhir triwulan pertama, realisasinya sudah mencapai Rp 757,46 miliar. Rico menilai pencapaian ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dana transfer dan relaksasi kebijakan keuangan daerah. Ia menambahkan, “Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus tetap mendorong agar realisasi pajak lebih optimal.”

Rico juga menyoroti banyaknya reklame yang terpasang di kota. Potensi penerimaan dari reklame belum maksimal, sehingga ia meminta dilakukan pendataan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

Sebelumnya, Kepala Bapenda, M. Agha Novrian, menyampaikan bahwa target pajak daerah tahun ini adalah Rp 3,64 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 735,67 miliar per 14 April 2026. Angka tersebut setara dengan 20,16 % dari target.

Di sisi lain, sektor retribusi daerah hingga 13 April 2026 terealisasi sebesar Rp 21,78 miliar dari target Rp 154,31 miliar, atau setara 14,12 %. Ia mengklaim, dengan realisasi yang hampir menyentuh 20 % di awal kuartal kedua, pemerintah optimistis target tahunan dapat tercapai.

Rico menekankan fokus ke depan akan diarahkan pada optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagai kontributor terbesar, sembari mendorong percepatan sektor retribusi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Medan berusaha meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui penegakan tunggakan, penertiban reklame, dan optimisasi pengumpulan pajak, dengan harapan target PAD 2026 dapat dicapai.