Mendikdasmen Data Pelanggaran TKA: Merokok & Live Video

Di sebuah SMP di Jakarta Selatan, data Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pengawas Ujian (TKA) dan proktor. Pelanggaran tersebut antara lain merokok di ruang ujian dan merekam diri sendiri lewat video langsung.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku bahwa pihaknya sudah mengumpulkan nama-nama pelanggar TKA dalam data nasional. Ia menegaskan, “Itu semuanya sudah kita data. Jadi kami sudah ada data nasional pelanggaran‑pelanggaran, baik oleh proktor maupun oleh pengawas, maupun oleh sekolah, yang sekarang semua sudah kita data dan sudah bisa, bahkan kita sudah punya nama‑namanya.”

Mu'ti menambahkan bahwa pelaku pelanggaran tidak hanya terbatas pada proktor, melainkan juga meliputi pengawas TKA. Ia menyebutkan beberapa contoh pelanggaran, seperti pengawas yang melakukan live video saat tes dan pengawas yang merokok. “Ada pengawas yang live video, kami ada data namanya. Ada pengawas yang ngerokok, kami juga ada data namanya, dan sekolah mana,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri menyatakan bahwa pelanggar TKA akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, “Nanti kita berikan sanksi, kita berikan catatan. Ini TKA kan jalan terus, sehingga kalau yang memang (pelanggaran) berat nanti kita tidak beri dia kesempatan untuk jadi pengawas tahun depan. Tapi kalau yang memang hanya ringan dan mungkin masih bisa kita perbaiki, ya, nanti kita berikan kesempatan sesuai dengan ketentuan‑ketentuan yang berlaku.”

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) No 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik, merokok di ruang TKA atau membawa/menggunakan alat komunikasi dan/atau kamera dianggap pelanggaran berat bagi pengawas ujian. Pedoman tersebut mengatur beberapa tindakan disipliner, antara lain:

1. Peringatan lisan oleh penyelenggara tingkat provinsi atau kepala satuan pendidikan pelaksana.
2. Surat peringatan oleh penyelenggara tingkat provinsi dan/atau penyelenggara tingkat kabupaten/kota.
3. Pemberhentian sebagai penulis/penelaah soal, pengawas, proktor, dan/atau teknisi tes.

Dengan data yang sudah terstruktur, Menteri berencana menindaklanjuti pelanggaran dengan sanksi yang proporsional. Jika pelanggaran dianggap berat, pelaksana tidak akan diberi kesempatan kembali. Namun, bagi pelanggaran ringan, masih ada ruang untuk perbaikan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas proses ujian di tingkat sekolah menengah pertama.