Menteri Kesehatan Batasi Kenaikan Harga Obat 20% di Jakarta

Pada rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyesuaian harga obat tetap berada dalam batas wajar meski rupiah melemah. Ia menyoroti bahwa kenaikan di kisaran 10 hingga 20 persen masih dapat dimaklumi, sementara angka di atas dianggap mengambil keuntungan sepihak.

"Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga,"

Sadikin menambahkan bahwa kelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dijadikan alasan bagi produsen untuk menaikkan harga obat secara drastis. Sebagian besar biaya operasional dan produksi obat di dalam negeri masih dihitung dalam rupiah, sehingga dampak pelemahan dolar tidak memengaruhi total biaya secara keseluruhan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan industri farmasi nasional. Dari koordinasi tersebut, plafon penyesuaian harga obat komersial dikunci di angka maksimal 20 persen. Ia menjelaskan bahwa tergantung jenis obat, kenaikan bisa 5 persen atau 10 persen, namun tidak boleh lebih dari 20 persen.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini juga mencakup obat-obatan BPJS, yang telah berhasil dijaga agar tidak terpengaruh kenaikan harga. Dengan batasan ini, diharapkan pasien tetap dapat mengakses obat dengan biaya yang terjangkau.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan ketahanan industri farmasi di tengah fluktuasi nilai tukar. Kenaikan harga yang dibatasi di atas 20 persen membantu menjaga stabilitas biaya obat bagi masyarakat.(kna/kna)