Menteri Keuangan Bersihkan Tuduhan Internal & Pemberhentian

Di Gedung BPPK, Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut ketika mendengar tuduhan internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuduhnya “menutup‑menutup” dan tidak bisa berbahasa Inggris. Ia mengatakan bahwa ia telah membersihkan pihak‑pihak tersebut dari lingkungan Kemenkeu.

“Yang gue agak heran, ada yang saya bilang tadi, informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup, nggak bisa bahasa Inggris kali, dan kalau bisa, jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan katanya. Itu dari internal. Jadi kita rapikan itu sedikit,”

Menurut Purbaya, peristiwa ini menjadi salah satu alasan diberhentikannya dua pejabat eselon I Kemenkeu, yaitu Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Pemberhentian tersebut juga terkait dengan penyebaran informasi salah mengenai posisi kas negara sebesar Rp 120 triliun.

Pernyataan yang beredar menyebutkan bahwa kas negara hanya cukup untuk dua pekan. Purbaya menegaskan bahwa hal tersebut merusak kredibilitas pemerintah, sehingga perlu diatasi.

“Ketika ada misinformasi seperti itu kan meruntuhkan kredibilitas pemerintah juga. Jadi mesti kita rapikan. Itu aja,”

Ia menjelaskan bahwa Rp 120 triliun adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang diparkir di Bank Indonesia, bagian dari total Rp 420 triliun. Sisanya, Rp 300 triliun, ditempatkan di perbankan dan dapat ditarik kembali kapan saja karena sifatnya deposito on call.

Dengan demikian, Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi baik dan tercukupi. Ia meminta masyarakat agar tidak khawatir.

“Jadi nggak usah takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak. SAL itu malah belum kita sentuh sama sekali, hanya saya pindahin saja untuk dorong perekonomian,”

Secara keseluruhan, Menteri Keuangan menekankan bahwa kebijakan yang diambil bertujuan menjaga kredibilitas fiskal dan memfokuskan dana surplus untuk mendukung perekonomian, sambil memastikan transparansi terhadap publik.