Menteri Keuangan Tegaskan Pengawasan Ketat Proyek Infrastruktur

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, berbicara di Simposium PT SMI 2026 yang diadakan di Ayana Midplaza, Jakarta, pada 22 April 2026. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar proyek infrastruktur tidak lagi diperlakukan ringan, terutama ketika melibatkan investor global.

“Kita harus disiplin saat eksekusi program-program kita. Banyak kebijakan bagus, tetapi delivery-nya lemah. Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat, dan andal, artinya, project pipeline harus siap, koordinasi pusat daerah sinkron, real time monitoring harus siap juga,” kata Purbaya.

Ia menekankan bahwa perancangan yang baik saja tidak cukup. Selama pelaksanaan, pengawasan harus ketat. Jika tidak, ia menimbulkan risiko pembengkakan proyek yang membuat investor global berhenti berinvestasi di Indonesia.

“Kalau tidak, kita akan mengalami cost overrun, delay, yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok. Ada banyak kemarin‑kemarin kan program infrastruktur yang nggak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek, apa lagi?” tambahnya. Ia mencontohkan proyek Kereta Cepat Jakarta‑Bandung (KCJB) atau Whoosh dan LRT Jabodebek.

“Itu sebetulnya proyeknya bagus, cuma nggak diawasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah,” tambah Purbaya.

Pengalaman Purbaya di masa lalu memperkuat pesan ini. Saat ia masih di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, proses pembebasan lahan untuk Whoosh masih berlangsung. Ia dikabarkan didatangi petinggi proyek yang berasal dari China, yang sering melompat‑lompat saat melaporkan kemajuan lambat.

“Orangnya datang ke saya tuh CEO Whoosh‑nya yang dari China itu bilang, waktu itu ya, nggak ada kemajuan katanya sudah berapa tahun. Setahun dua tahun lahan yang dibebaskan baru 4 km pada waktu itu. Lalu saya tanya ‘kamu siapa yang handle proyeknya?’ ‘Nggak ada, kan kalau kami ngadu ke BUMN dipingpong ke PU’, pingpong lagi ke sana. Yasudah ditarik ke maritim waktu itu, diberesin sedikit lah pada waktu itu,” ucap Purbaya.

Ia menegaskan bahwa proyek besar di bawah pemerintahan Prabowo harus dijalankan dengan disiplin dan eksekusi andal. Koordinasi harus dimulai dari pemerintah pusat hingga daerah, dengan pemantauan secara real‑time.

“Ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar,” tegas Purbaya.

Dengan pengalaman yang diuraikan, Purbaya menegaskan bahwa tanpa pengawasan ketat, proyek infrastruktur dapat menimbulkan pembengkakan biaya dan keterlambatan. Pengawasan yang kuat dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar investasi global tetap tertarik dan proyek dapat selesai tepat waktu.