Menteri Pertanian Tinjau Desa, Temukan Benih Kelapa Tak Layak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak dadakan di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado pada 01 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan benih kelapa yang tidak layak untuk ditanam.

Amran menyoroti sejumlah masalah mendasar yang harus segera diperbaiki. Mulai dari kualitas bibit, ketidaksesuaian data antara laporan dan kondisi riil, hingga pengelolaan kebun yang belum optimal. Ia berkata, “Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” dalam keterangannya yang dikutip pada 02 Mei 2026.

Ia juga menegaskan adanya perbedaan signifikan antara laporan administratif dan temuan aktual. “Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya. Temuan tersebut diperkuat dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sesuai standar, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program.

Atas temuan tersebut, Amran meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum. “Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri. Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan serta memastikan pengawasan akan terus diperkuat. “Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tegasnya.

Amran menjelaskan bahwa program pembibitan merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dikawal secara serius di seluruh wilayah Indonesia. “Bapak Presiden perintahkan kami menanam kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete seluruh Indonesia 870 ribu hektare. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” tambahnya.

Program ini memiliki skala besar dan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja nasional hingga sekitar 3 juta orang. “Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah, ini kita harus kekawal bersama,” katanya.

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanam sekaligus memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi berkualitas. “Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya Rp 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa program pembibitan tetap akan dilanjutkan dan diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. “Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” tegasnya.

Perhatian terhadap kualitas bibit dan transparansi data menjadi fokus utama Menteri Pertanian, yang menegaskan bahwa setiap penyimpangan akan diatasi secara tegas. Program pembibitan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan petani di Indonesia.