PAD Sumut 1,6 Triliun, 26% Target 2026: Perkembangan

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara pada sektor pajak per 28 April 2026 mencapai Rp 1,6 triliun. Angka ini setara dengan 26,09 % dari target Rp 6,2 triliun yang ditetapkan untuk tahun 2026.

“Realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik, dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp 6,2 triliun, sudah tercapai Rp 1,6 triliun atau 26,09 %,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Sutan Tolang Lubis, saat konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (29 April 2026).

PAD tersebut berasal dari tujuh jenis pajak daerah. Berikut rincian realisasinya:

• Pajak kendaraan bermotor: target Rp 1,8 triliun, realisasi Rp 415 miliar (22,92 %).
• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): target Rp 1 triliun, realisasi Rp 261 miliar (23,88 %).
• Pajak bahan bakar kendaraan bermotor: target Rp 1,8 triliun, realisasi Rp 522 miliar (28,97 %).
• Pajak air permukaan: target Rp 147 miliar, realisasi Rp 43 miliar (29,23 %).
• Pajak rokok: target Rp 1,3 triliun, realisasi Rp 384 miliar (27,97 %).
• Pajak alat berat: target Rp 1,2 triliun, realisasi Rp 1,05 triliun (1,05 %).
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): target Rp 3,5 triliun, realisasi Rp 661 juta (18,55 %).

“Kami optimistis dapat mencapai target tahunan dan mudah‑mudahan kita bisa mencapainya. Mari kita dukung bersama,” ucapnya.

Sutan menjelaskan bahwa Bapenda Sumut terus berupaya meningkatkan penerimaan PAD melalui berbagai program. Salah satu inisiatifnya adalah merencanakan kegiatan Gebyar Pajak tahun 2026, serta melakukan koordinasi dengan Satlantas, Jasa Raharja, dan Bapenda kabupaten/kota. Tujuannya adalah sosialisasi kepada pengguna jalan agar taat membayar pajak. Selain itu, Bapenda juga meluncurkan program Samsat malam di beberapa lokasi, yang bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak.

Realisasi PAD yang masih di bawah target menunjukkan perlunya upaya lebih intensif. Namun, dengan program-program yang sudah direncanakan, pemerintah daerah berharap dapat menutup selisih dan mencapai target pendapatan tahun 2026.