Pakar Pendidikan UMSURA Peringat Penutupan Prodi Guru

Achmad Hidayatullah, pakar pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), menyoroti rencana Kemdiktisaintek menutup sejumlah program studi. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami dasar pendidikan di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa penutupan prodi harus didasarkan pada analisis menyeluruh, bukan sekadar reaksi terhadap anggapan “oversupply lulusan” yang sering dikutip dalam wacana kebijakan.

“Narasi itu justru menunjukkan adanya kebingungan dalam melihat arah kebijakan pendidikan nasional. Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” kata Dayat, Senin (27/4/2026).

Dayat menjelaskan bahwa fenomena kekurangan guru masih terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebutuhan tenaga pengajar harus ditutup oleh aparat seperti TNI dan Polri sebagai solusi darurat. Menurutnya, ini menunjukkan persoalan utama terletak pada ketimpangan distribusi, bukan kelebihan jumlah lulusan.

“Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kebijakan yang mendasarkan relevansi prodi semata pada kebutuhan industri berpotensi menggeser orientasi pendidikan tinggi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja. Padahal, fungsi utama perguruan tinggi jauh lebih luas.

“Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai ‘pabrik tenaga kerja’. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban,” jelasnya.

Alumnus University of Szeged Hungary menilai, jika logika tersebut terus digunakan, disiplin ilmu yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini dikhawatirkan mengarah pada komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan.

Selain itu, rendahnya serapan lulusan pendidikan, khususnya guru, menurut Achmad harus dibaca secara lebih komprehensif. Di sejumlah daerah perkotaan, misalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat pensiun, namun tidak diimbangi dengan rekrutmen baru.

Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tunjangan kinerja (tukin).

Dean Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains UMSURA menegaskan, menutup prodi pendidikan bukanlah solusi yang tepat. “Menutup prodi pendidikan bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah. Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya bukan mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan,” katanya.

Kesimpulannya, penutupan program harus dipertimbangkan dengan hati-hati, memperhatikan distribusi tenaga pengajar, peran universitas, dan kebutuhan nyata di lapangan. Fokus pada reformasi sistem pendidikan lebih penting daripada sekadar memotong prodi.