Palembang Perkuat Upaya Penanggulangan Banjir Berulang

Palembang menghadapi masalah banjir yang semakin kompleks. Setiap kali hujan deras, wilayah rawan banjir sering terendam, menimbulkan kerugian bagi warga dan infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini, Wali Kota Palembang 2003‑2013 Eddy Santana Putra (ESP) menekankan pentingnya manajemen pengendalian banjir yang terstruktur.

“Kita sudah beri masukan untuk wali kota apa yang harus dilakukan dan Pak Ratu Dewa ini orangnya suka belajar. Alhamdulilah dia datang dan bertemu untuk mendiskusikan persoalan banjir ini. Dia juga paham masalah banjir ini krusial yang harus diprioritaskan untuk di tangani segera,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Masalah banjir di Palembang tidak hanya disebabkan oleh hujan tinggi. Titik-titik rawan sering terendam karena kurangnya sistem drainase yang memadai dan tingginya sedimentasi di sungai. Kondisi ini memicu genangan air yang meluas, mengganggu lalu lintas dan memakan waktu bagi respon darurat.

“Penambahan tempat sampah agar orang tidak membuang sampah di sungai dan saluran air juga harus dilakukan. Kemudian pengerukan sungai atau normalisasi dengan ekskavator juga harus dilakukan,” kata Eddy.

Pengendalian banjir memerlukan dua langkah utama: pertama, meminimalkan sampah di saluran air; kedua, melakukan pengerukan sungai secara rutin. Tanpa kedua tindakan ini, aliran air tetap terhambat, sehingga genangan tidak dapat dikurangi.

“Kebetulan juga ada instruksi dari presiden melalui Gerakan Indonesia Asri yang harus dilakukan Selasa dan Jumat. Kalau saya sarankan jangan di hari itu imbauan gotong royong untuk masyarakat, tapi di Sabtu atau Minggu pagi. Serentak gotong royong di rumah masing-masing, di lingkungannya masing-masing,” ungkapnya.

Gotong royong di akhir pekan dianggap lebih efektif karena warga memiliki waktu luang. Instruksi Presiden melalui Gerakan Indonesia Asri menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang secara langsung memengaruhi aliran air.

Seorang akademisi dari Universitas Sriwijaya, Dedi Irwanto, menambahkan konteks sejarah. “Sebelum Palembang dijadikan kota daratan, BOW melakukan penyidikan mendalam melalui ahli tata kota air yang terkenal saat itu Rudolf van Dick. Penyelidikan ini memberi 2 rekomendasi. Pertama, yang boleh ditimbun adalah sungai buatan, sedangkan sungai alami tiap tahun harus dianggarkan pemeliharaan,” ujarnya.

Rekomendasi tersebut mencerminkan pendekatan kolonial dalam mengelola sumber daya air. Menurut Irwanto, “Inilah yang kemudian menurut saya, kalau kacamata alam, tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat banjir di masa kini. Konsisten yang dilakukan masa kolonial ini yang hilang dalam menghadapi banjir,” ujarnya.

Irwanto menekankan bahwa setiap pergantian wali kota seharusnya melanjutkan program penanganan banjir. “Pada masa sekarang, harusnya tiap pergantian wali kota, program penanganan banjir harus selalu dilanjutkan. Sehingga tidak menjadi warisan dari wali kota sebelumnya yang cenderung tidak peduli pada persoalan kota,” sambungnya.

Ia juga mengkritik ketergantungan pada laporan staf. “Dan ini tidak akan goal, kalau pemimpin kota hanya diam dan terlalu percaya dengan laporan anak buah,” tambahnya.

Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang Akhmad Bastari menegaskan bahwa program penanganan banjir sudah berjalan. “Kita punya program yang akan dikerjakan melalui bantuan dari provinsi, nasional dan dari dunia internasional. Kita harapkan banjir di Palembang dapat di minimalisir, baik itu ketinggiannya, waktunya dan luasan genangan dapat berkurang,” ujarnya.

Setda juga mengakui bahwa beberapa sungai, termasuk Sungai Musi, sudah lama tidak dikeruk. Sedimentasi tinggi menghambat aliran air, sementara sampah di drainase memperparah kondisi. “Yang harus dilakukan sekarang adalah bekerja keras agar sedimentasi itu minimal dan daya tampung air, anak‑anak sungai lebih maksimal mengalir, sehingga air tidak lagi menyebar di jalan dan di permukiman penduduk,” katanya.

Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menyatakan keprihatinannya. “Penanganan yang dilakukan selama ini belum bersifat komprehensif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Dengan diskusi pada FGD ini saya berharap ada solusi komprehensif yang di lakukan Pemkot Palembang dalam penanganan banjir,” ujarnya.

Perluasan data spasial, pembatasan izin perumahan, dan perencanaan kota yang jelas menjadi kunci. Semua pihak setuju bahwa tanpa koordinasi lintas lembaga, upaya penanggulangan banjir akan tetap terbatas.

Dengan menggabungkan sejarah, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat, Palembang dapat meminimalkan dampak banjir. Namun, kesuksesan tergantung pada konsistensi pelaksanaan program dan pemantauan berkelanjutan.