Pejabat Korut Dipecat karena Suap Besar

Dian P. · 2 min baca · Baru saja · 1 dibaca

Gambar atau konten salah?

Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara, Pak Hui Chol, resmi dikeluarkan dari Partai Buruh Korea. Penyebabnya? Tuduhan menerima suap dalam jumlah besar. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, bereaksi keras. Ia menyebut tindakan itu sebagai 'kejahatan politik' yang serius.

Peristiwa ini diumumkan pada Jumat, 10 Juli 2026. Pengumuman disampaikan dalam pertemuan gabungan antara partai dan militer di Pyongyang. Kantor berita negara, KCNA, melaporkan hal ini berdasarkan keterangan dari AFP pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Pak Hui Chol sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur. Ia bertanggung jawab atas urusan organisasi di Biro Politik Umum Tentara Rakyat. Bersama para pengikutnya, ia dituduh melakukan korupsi. Menurut laporan KCNA, Pak menerima "sejumlah besar suap" dan menjalani "kehidupan yang boros."

Akibat perbuatannya, partai yang berkuasa memecatnya dari badan kepemimpinan pusat. Kini, ia telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam pidatonya, Kim Jong Un menegaskan bahwa ini bukan sekadar pelanggaran biasa.

"Ini adalah kejahatan politik terhadap garis kebijakan Partai dalam membangun disiplin," kata Kim. Ia juga menyebutnya sebagai "tindakan penggelapan serta penjarahan yang disengaja yang merugikan kepentingan negara dan rakyat."

Kecaman terbuka dari pemimpin tertinggi terhadap pejabat senior seperti ini jarang terjadi. Di Korea Utara, sistem pemerintahannya otoriter dan tidak transparan. Publikasi kasus seperti ini menjadi pengecualian, bukan aturan.

Hingga saat ini, belum diketahui hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Pak Hui Chol. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai proses hukum yang akan dijalaninya.

Kasus ini menyoroti bagaimana rezim Kim Jong Un kadang-kadang secara terbuka menindak pejabat tinggi yang dianggap melanggar. Meskipun jarang, tindakan ini menunjukkan bahwa disiplin internal partai tetap ditegakkan, bahkan terhadap mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Namun, transparansi proses hukum di negara tertutup seperti Korea Utara tetap menjadi tanda tanya besar.