Pemerintah Buka 35.476 Lowongan Rekrutmen Koperasi Nelayan

Pemerintah Indonesia membuka 35.476 lowongan pekerjaan untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Calon yang lolos akan mendapatkan status pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun. Program ini bertujuan memperkuat operasional koperasi dan kampung nelayan, dua fokus utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa.

"Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Manajer Koperasi: 35.476 posisi terbagi menjadi 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi yang akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sisa 5.476 lowongan ditujukan bagi pegawai kampung nelayan di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Kedua perusahaan ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sektor koperasi serta nelayan.

Pendaftaran dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id. Proses seleksi terbuka, transparan, dan adil. Calon dapat mengisi formulir secara online dan menunggu hasil seleksi yang diumumkan melalui portal resmi.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan. Calon harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan berusia maksimal 35 tahun. Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan bahwa peserta memiliki latar belakang pendidikan dan potensi kerja yang sesuai dengan tuntutan posisi.

Kami tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun, tambah Zulkifli. Pendaftaran dan proses evaluasi sepenuhnya gratis, sehingga tidak ada beban tambahan bagi calon pelamar.

Pelanggan diingatkan untuk waspada terhadap penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa proses resmi. Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang meminta imbalan, janji lulus berarti menipu, berbohong," tegas Zulkifli. Sistem ini dirancang untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan integritas seleksi.

Ini merupakan tahap pertama. Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 koperasi dan 1.369 kampung nelayan selesai pada pertengahan tahun ini. Tahap berikutnya kemungkinan akan dibuka seiring target pembangunan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan layanan koperasi dan nelayan ke daerah-daerah yang belum terjangkau.

Rekrutmen ini menandai langkah konkret pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi dan kampung nelayan. Dengan skema BUMN dan PKWT, diharapkan tenaga kerja yang terpilih mampu menjalankan operasional secara profesional. Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal.