Pemerintah Jateng Potong 50% Perjalanan Dinas, Terapkan WFH

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memotong anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan efisiensi kerja. Rencana ini menargetkan pengurangan 50 % pada perjalanan dinas dalam negeri.

Menurut Sumarno, sekretaris daerah Jateng, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri tentang transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Ia menyampaikan keputusan tersebut di DPRD Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Senin (06 Mei 2026).

“Pengurangan perjalanan dinas dalam negeri kita kurangi 50 persen, perjalanan dinas luar negeri sampai 70 persen,” kata Sumarno.

Pengurangan ini bertujuan menekan pengeluaran sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efisien dan efektif. Salah satunya dengan mengoptimalkan sistem daring.

“Supaya tidak banyak aktivitas yang pindah tempat. Kita dorong untuk mengedepankan kegiatan secara daring,” ujarnya.

Selain memotong perjalanan dinas, Pemprov Jateng juga menerapkan kebijakan work from home (WFH). Surat edarannya telah terbit sejak 01 April 2026, menandai awal implementasi bagi sejumlah ASN.

“Nanti ASN yang tidak WFH, aktivitas ke kantornya menggunakan sepeda, jalan, lari. Itu (SE lanjutannya) akan kita keluarkan,” ujarnya.

Sumarno menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan WFH diserahkan kepada masing-masing OPD, dengan tanggung jawab penuh pada pimpinan instansi.

“Kami tekankan kepala OPD bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan WFH karena dengan konsep ini tentu pelayanan masyarakat, kinerja, tidak berkurang,” tegasnya.

“(Siapa yang tidak bisa WFH?) Rumah sakit nggak mungkin, terus yang berhubungan dengan masyarakat kayak Samsat. Teman-teman di kabupaten, eselon 2 dan 3 tidak bisa WFH,” jelasnya.

Sumarno menilai langkah efisiensi ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga berkontribusi pada penghematan BBM. Ia akan melakukan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.

“Kita akan ada laporan yang kita evaluasi setiap bulannya nanti,” pungkasnya.

Dengan potongan perjalanan dinas dan penerapan WFH, Pemprov Jateng berharap dapat menekan biaya operasional sekaligus meminimalkan konsumsi bahan bakar. Kebijakan ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab pimpinan OPD dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.