Pemerintah Pasca Lebaran Terapkan WFH Satu Hari per Minggu

Pemerintah pusat mengumumkan akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu setelah Lebaran. Kebijakan ini dipicu oleh kebutuhan efisiensi anggaran akibat konflik di Timur Tengah yang menekan harga minyak.

Di Medan, Plt Kepala Badan Kepegawaian Sumut Chusnul Fanany Sitorus mengaku masih menunggu surat petunjuk resmi. “Hingga saat ini kita masih menunggu surat petunjuk dari pemerintah pusat terkait WFH,” ujarnya pada 25 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa meski menunggu, provinsi tetap bersiap mengikuti kebijakan tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik kebijakan ini. “Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” ia sampaikan setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 Maret.

Airlangga menambahkan bahwa teknis pelaksanaan masih dalam persiapan. “Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda,” ia katakan. Ia belum menentukan kapan tepatnya WFH akan dimulai, hanya menyebut bahwa akan diberlakukan setelah Lebaran.

Ia menegaskan, “Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya.” Pihaknya kini tengah menyusun detail teknis. “Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” tambahnya.

Airlangga juga menyoroti pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan situasi global. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, ia menekankan potensi penghematan BBM. “Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ia katakan.

Dengan satu hari kerja di rumah, diharapkan pegawai dapat mengurangi perjalanan ke kantor, sehingga konsumsi BBM turun. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menurunkan biaya operasional bagi instansi pemerintah dan sektor swasta.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan kebijakan WFH sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dan kebutuhan efisiensi anggaran. Implementasi akan dimulai setelah Lebaran, dengan detail teknis yang akan diumumkan lebih lanjut. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan operasional dengan kondisi ekonomi global yang berubah.