Pemerintah Rencana Ganti LPG dengan CNG demi Mandiri Energi

Di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang meninjau kemungkinan mengganti atau menambah Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan Compressed Natural Gas (CNG). Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat kemandirian energi melalui pemanfaatan gas domestik.

Menurut data, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, dengan 7 juta ton berasal dari impor. 57 Badan Usaha Niaga saat ini beroperasi di bidang CNG, dan komoditas ini sudah dipakai di hotel, restoran, serta sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, 27 April 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri domestik, yakni gas cair C1 dan C2. Gas ini dipadatkan pada tekanan tertentu. “Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” jelas Menteri.

Penggunaan CNG di sektor publik sudah terlihat. “Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Bahan bakunya Adapun saat ini, hanya terdapat 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG. tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan,” tambah Bahlil.

Dengan memanfaatkan gas domestik, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Langkah ini juga menyesuaikan dengan dinamika geopolitik global, di mana stabilitas pasokan energi menjadi faktor penting bagi kemandirian nasional.