Pemerintah Stabil Harga BBM, Fokus Daya Beli Masyarakat

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, termasuk Pertalite dan Solar, serta BBM non‑subsidi, meski tekanan geopolitik global masih terasa. Keputusan ini diambil di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyatakan bahwa langkah tersebut sudah tepat agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak terganggu. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menahan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Langkah pemerintah ini sangat tepat untuk mencegah inflasi serta menjaga daya beli masyarakat,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, 02 April 2026. Ia menekankan bahwa stabilitas harga energi krusial bagi aktivitas ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan logistik yang memengaruhi harga barang dan jasa.

Bambang mencontohkan kebijakan serupa di negara tetangga. Di Malaysia, harga BBM subsidi RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau Rp 8.800 per liter, sedangkan diesel berada di level 2,15 ringgit atau Rp 9.000 per liter. Brunei Darussalam juga mempertahankan harga BBM relatif stabil: BBM premium sekitar 0,53 dolar Brunei atau Rp 6.400 per liter, dan RON 97 dijual 0,88 dolar Brunei atau setara Rp 10.700 per liter tanpa subsidi.

Menurut Bambang, Indonesia memiliki kesamaan dengan Malaysia dan Brunei sebagai negara penghasil minyak mentah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini perlu didukung oleh kemampuan fiskal negara.

Ia berharap pemerintah juga tetap mempertahankan harga BBM subsidi untuk sektor transportasi publik dan logistik massal seperti bus, truk, kereta api, kapal penumpang, hingga angkutan penyeberangan feri. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah efek berantai kenaikan biaya ekonomi yang dapat memicu inflasi.

“Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp 20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, yakni difokuskan pada transportasi publik dan logistik massal. Bambang juga mendorong pemerintah memprioritaskan BBM subsidi untuk sektor transportasi laut dan penyeberangan, mengingat perannya yang strategis sebagai penghubung antarwilayah.

Keputusan ini menandai langkah pragmatis pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan energi dan stabilitas ekonomi. Dengan menjaga harga BBM tetap stabil, pemerintah berharap dapat meminimalkan tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya minyak mentah Indonesia secara berkelanjutan.