Penutupan TPA Suwung, Sampah Menumpuk, LSM Get Plastik Solusi

Denpasar – Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung menimbulkan masalah baru. Sampah warga menumpuk di beberapa ruas jalan, sementara banyak yang memilih membakar sampah sebagai solusi.

Isu ini mendapat sorotan Yayasan Get Plastik Indonesia, LSM lingkungan. Direktur Pelaksana Yayasan, Ayu Pawitri, menilai kebijakan pembatasan hingga penutupan TPA Suwung belum tepat karena tidak diimbangi solusi konkret. “Kebijakan dikatakan tepat ketika sosialisasi dan praktik di lapangan bisa berjalan beriringan. Jadi saya belum bisa mengatakan kebijakan ini tepat meski semangatnya bisa dikatakan baik. Mekanismenya, itu yang perlu kita kejar,” ujar Ayu saat diwawancarai pada 10 April 2026.

Ayu menegaskan bahwa sebelum penutupan TPA diberlakukan, beberapa hal seharusnya sudah tersedia: sosialisasi dan pendampingan masyarakat, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan platform manajemen sampah dengan sistem pencatatan data. “Kebijakan tidak berjalan beriringan dengan solusi konkret, dan pembiasaan di masyarakat merupakan pekerjaan yang berkesinambungan,” tegasnya. Jika kondisi saat ini terus berlanjut tanpa solusi konkret, Ayu memperingatkan risiko krisis lingkungan berkepanjangan.

Untuk jangka pendek, Ayu mendorong pemerintah menyiapkan fasilitas pengolahan khusus untuk sampah anorganik dan plastik, serta menggandeng sektor informal agar penanganan sampah yang menumpuk dapat dipercepat. Sedangkan jangka panjang, ia menekankan perlunya sistem pengelolaan sampah komprehensif yang mencakup kesadaran masyarakat, infrastruktur fisik, dan teknologi pengolahan. Semua harus berjalan bersamaan, bukan menyusul setelah kebijakan berjalan.

Di lapangan, penumpukan sampah memang tidak tampak mencolok di daerah non‑perkotaan. Namun, di Denpasar dan Badung selatan, gambaran berubah drastis. Kantong‑kantong sampah rumah tangga berserakan di sepanjang ruas jalan, menumpuk di depan gerai toko. Bahkan, di Jalan Setia Budi, puluhan warga terlihat mengantri menunggu truk pengangkut yang tak kunjung datang. Di kawasan perumahan, sebagian warga memilih membakar sampah karena layanan pengangkutan tidak berjalan normal.

Ayu menjelaskan bahwa tidak semua desa dan kelurahan di wilayah perkotaan memiliki sistem manajemen sampah hulu. Kapasitas TPS3R (reduce, reuse, recycle) dan bank sampah dinilai belum mampu menyerap lonjakan volume sampah akibat penutupan TPA.

Menanggapi kondisi lapangan, Get Plastic menjalankan program pengangkutan sampah plastik dua kali seminggu di sekitar Learning Centre untuk menekan kebiasaan warga membakar sampah plastik. Ayu juga menyayangkan LSM lingkungan jarang dilibatkan secara formal dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah. Sebaliknya, sejumlah kepala desa justru datang langsung ke fasilitas Get Plastic untuk meminta bantuan pengelolaan sampah wilayahnya. “Kami lebih sering menerima kunjungan dari pemerintah desa yang mengaku kesulitan untuk mengelola sampah mereka dan ingin mengirimkan sampahnya ke Get Plastic,” ungkap Ayu.

Situasi ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi, melibatkan semua pihak, dan menyediakan fasilitas yang memadai. Tanpa langkah konkret, penumpukan sampah dan kebakaran di jalanan dapat berlanjut, menimbulkan dampak lingkungan yang lebih serius.