Polda Sumsel Siap Atur Lalu Lintas Mudik 2026 Kapolri

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Shandi Nugroho, menegaskan bahwa seluruh personel telah siap untuk mengawal puncak arus mudik tahun 2026. Ia menegaskan bahwa kesiapan ini mengikuti arahan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Polda Sumsel siap melaksanakan seluruh arahan Kapolri. Rekayasa lalu lintas kami terapkan secara fleksibel sesuai kondisi lapangan, dan pengamanan objek wisata tetap kami perkuat,” kata Shandi setelah mengikuti rapat zoom nasional yang dipimpin Kapolri pada 24 Maret 2024.

Ia menambahkan bahwa arahan Kapolri menekankan pentingnya rekayasa lalu lintas berbasis data real‑time, termasuk skema one‑way, contraflow, dan buka‑tutup jalur. “Kita terapkan itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25-27 Maret 2026 juga turut menjadi strategi untuk mengurai kepadatan arus balik,” ujarnya.

Selain itu, Polda Sumsel mengoptimalkan Command Center, memperkuat personel di jalur tol, jalur nasional, hingga titik‑titik wisata yang masih ramai. “Tak hanya fokus pada lalu lintas, pengamanan objek wisata juga menjadi perhatian. Patroli dan edukasi keselamatan ditingkatkan guna mencegah gangguan kamtibmas,” jelasnya.

Di sisi lain, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, Kabid Humas Polda Sumsel, menegaskan bahwa kehadiran polisi di Balai Kota Banjarmasin menjadi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan, “Kami tidak hanya mengawal arus lalu lintas, tetapi juga memastikan masyarakat yang berwisata tetap aman dan nyaman.”

Ia mengimbau masyarakat agar bijak dalam merencanakan perjalanan arus balik. “Hindari kepadatan di puncak arus balik. Persiapkan perjalanan dengan baik, dan segera hubungi 110 jika membutuhkan bantuan,” sarannya.

Hingga saat ini, situasi arus balik di wilayah Sumatera Selatan terpantau aman dan terkendali di bawah pengawasan intensif jajaran kepolisian.

Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan WFA, Polda Sumsel menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga.