Prabowo: Nilai Rupiah Rp 16.800–17.500 vs USD pada 2027

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berada di kisaran Rp 16.800 – Rp 17.500 pada tahun 2027. Pernyataan ini muncul di saat ia mengisi Rapat Paripurna DPR tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Di sesi tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas mata uang sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Ia menilai bahwa target tersebut menandakan pemerintah belum melihat potensi penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat, namun tetap membuka peluang jika sentimen global membaik, arus modal asing kembali, dan harga komoditas tetap solid.

Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai target ini cukup realistis. Ia menganggap bahwa kondisi global masih penuh ketidakpastian, terutama terkait suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Menurutnya, pemerintah memilih asumsi konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal.

"Target ini cukup realistis bila melihat kondisi global saat ini yang masih penuh ketidakpastian, terutama terkait suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Pemerintah terlihat memilih asumsi yang lebih konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal," jelas Lukman kepada detikcom, Rabu (20/5/2026).

Ia juga menambahkan bahwa keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sinyal positif bagi pasar. Para investor menganggap pemerintah mulai menunjukkan perhatian terhadap disiplin fiskal.

"Jika pasar melihat pemerintah lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang, kepercayaan investor terhadap aset Indonesia dapat membaik dan membantu stabilitas rupiah ke depan," terangnya.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat sebaliknya. Ia menilai target tersebut kurang realistis karena pemerintah belum menunjukkan keseriusan menurunkan rupiah pada level sebelumnya.

"Tidak realistis, apalagi pemerintah tidak terlihat akan mengeluarkan kebijakan konkrit yang bisa mendongkrak nilai rupiah," ungkapnya. Ia juga menilai intervensi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di pasar modal serta Bond Stabilization Fund (BSF) belum cukup mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah.

"BSF dan intervensi BI sifatnya hanya mengurangi volatilitas rupiah, faktor utama adalah isu fiskal dan neraca pembayaran," jelasnya.

Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS harus dimaknai sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional. Ia percaya rupiah dapat kembali stabil terhadap mata uang global.

"Ini restrukturisasi, bukan pelemahan. Narasi yang sering muncul adalah pelemahan rupiah mencerminkan lemahnya ekonomi. Pandangan itu keliru. Depresiasi rupiah justru harus dibaca sebagai restrukturisasi ekonomi menuju daya saing lebih tinggi," kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2026).

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 mencapai 5,61% dapat memberi kesan stabilitas ekonomi nasional yang masih terjaga. Namun menurutnya fondasi pertumbuhan ekonomi masih rapuh karena pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.

"Transformasi struktural sejauh ini belum terlihat nyata. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah," jelasnya.

Secara keseluruhan, pernyataan Presiden dan analisis para ekonom menyoroti ketegangan antara target nilai tukar yang konservatif dan realitas fiskal serta kondisi global yang tidak pasti. Keputusan memangkas program sosial dan penekanan pada disiplin fiskal diharapkan dapat menstabilkan mata uang, sementara kritik menyoroti perlunya kebijakan konkret untuk memperkuat rupiah. Dampak jangka panjang akan tergantung pada bagaimana pemerintah menanggapi dinamika ekonomi domestik dan internasional.