Prancis Beralih Linux: Langkah Kedaulatan Data 2024

Peralihan ke perangkat lunak sumber terbuka semakin tak terelakkan. Banyak pihak kini sadar bahwa mereka telah menyerahkan terlalu banyak kendali kepada penyedia layanan tertutup.

Prancis mengambil langkah tegas untuk mengamankan data nasionalnya. Pemerintah mengumumkan akan segera beralih dari teknologi tertutup yang berasal dari luar kawasan Uni Eropa. Fokusnya adalah transisi bertahap ke solusi open-source.

Langkah paling nyata adalah mengganti sistem operasi Windows dengan Linux. Arahan strategis ini disampaikan oleh DINUM, lembaga digital pemerintah, melalui pernyataan tertulis.

DINUM menyoroti bahaya ketergantungan pada teknologi luar Eropa, terutama yang didominasi oleh perusahaan Amerika Serikat. Mereka menegaskan bahwa seluruh stasiun kerja harus memakai Linux dan berencana menerapkan kemandirian serupa pada infrastruktur hardware dan software.

Setiap kementerian diberi batas waktu hingga musim gugur mendatang untuk menyusun rencana pelepasan sistem asing. Namun, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti kapan migrasi besar-besaran akan dimulai.

“Negara tidak bisa lagi sekadar mengakui ketergantungannya melainkan harus segera membebaskan diri secepat mungkin.” — David Amiel, bos kementerian terkait.

Prancis merasa wajib mengurangi ketergantungan pada alat buatan Amerika Serikat demi merebut kembali kendali atas nasib digitalnya. Mereka menolak keras membiarkan data dan infrastruktur dikendalikan oleh pihak luar yang rawan intervensi.

Solusi asing dinilai memiliki aturan, harga, dan risiko yang sama sekali tidak bisa dikontrol oleh pemerintah lokal. Saat ini, berbagai kementerian sedang memetakan ketergantungan tersebut untuk memperkuat kedaulatan digital.

Ekosistem open-source yang akan dipilih kemungkinan besar akan mengandalkan perangkat lunak yang dikembangkan di wilayah Eropa, seperti sistem operasi openSUSE atau paket LibreOffice.

Langkah radikal ini dapat menjadi contoh bagi negara lain yang ingin membangun kemandirian teknologi. Bergantung sepenuhnya pada satu penyedia software asing merupakan keputusan yang berisiko tinggi untuk menjaga keamanan data skala nasional.

Prancis kini berada di ambang transisi digital yang menegaskan pentingnya kontrol atas infrastruktur teknologi. Keputusan ini menandai pergeseran signifikan menuju kebijakan kedaulatan data yang lebih kuat, sekaligus membuka peluang bagi adopsi solusi terbuka yang lebih terkontrol oleh pemerintah.