Probolinggo Raih Pengendalian Inflasi ke‑3 Nasional 2026

Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 telah mengangkat Kota Probolinggo sebagai pemenang kategori Pengendalian Inflasi Terbaik ke‑3 Nasional. Penghargaan ini diserahkan pada 04 Juni 2026 di Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, tepatnya pada malam Kamis. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wali Kota Dokter Aminuddin, yang didampingi oleh Sekda Budiono Wirawan dan Kepala BPPKAD Pujo Agung Satrio.

Setelah menerima penghargaan, Wali Kota tidak menyembunyikan rasa syukurnya. Ia berkata, “Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo bersama seluruh pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Prestasi ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tutur Aminuddin, Kamis (04 Juni 2026) malam.

Penghargaan ini tidak hanya simbol, tapi juga membawa insentif fiskal sebesar Rp 1 miliar dari pemerintah pusat. Insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kota dalam menanggulangi fluktuasi harga dan menjaga kesejahteraan warga. Pemberian ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Di acara yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pemberian insentif fiskal dan penghargaan ini dirancang untuk memicu iklim kompetisi sehat antar pemerintah daerah. Ia menjelaskan, “Acara ini memberikan reward kepada rekan-rekan atas kinerja-kinerjanya. Kami Kemendagri juga minta maaf kadang-kadang bikin surat edaran, bikin surat teguran. Kali ini kita berikan apresiasinya supaya imbang, ada timbul iklim kompetisi dan juga ada semangat untuk saling bersaing,” papar Tito Karnavian.

Tito juga mengingatkan publik agar tetap objektif dalam menilai kinerja birokrasi daerah. Ia menegaskan, “Ini perlu kita angkat, bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus. Nah, inilah salah satu tujuan kami yang ingin kita capai bersama,” imbuh mantan Kapolri tersebut.

Dalam rangka penghargaan, Kemendagri tidak hanya menilai sektor inflasi saja. Mereka juga membagikan insentif dengan nominal bervariasi untuk kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, serta Creative Financing (Pembiayaan Kreatif). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat menghargai berbagai upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di siang hari sebelum malam penghargaan, Wali Kota Probolinggo mengikuti agenda pengarahan yang dihadiri oleh Menko Polkam, Mendagri, Menteri PKP, dan Kepala BPS di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY. Sesi diskusi mendalam tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah, termasuk strategi pengendalian inflasi, distribusi pangan, dan penyesuaian kebijakan fiskal.

Keberhasilan Kota Probolinggo menembus jajaran tiga besar nasional tidak lepas dari sinergi antara seluruh perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, dan partisipasi aktif masyarakat. Kota ini secara konsisten menerapkan berbagai jurus strategis: pemantauan harga sembako secara berkala di pasar, operasi pasar murah, kerja sama antardaerah (KAD), serta pengawasan jalur distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan.

Wali Kota menegaskan bahwa urusan inflasi akan tetap menjadi fokus utama. Ia menilai bahwa dampak inflasi langsung memengaruhi daya beli dan kesejahteraan warga. “Capaian ini sekaligus mempertegas komitmen Kota Probolinggo dalam menjaga fondasi ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Kota Probolinggo menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara efektif melalui kerja sama lintas sektor. Keberhasilan ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola ekonomi makro di tingkat lokal.