Ratu Dewa Targetkan 100% Air Bersih Palembang 2027!

Ratu Dewa, wali kota Palembang, mengumumkan ambisi agar semua warga kota dapat menikmati air bersih pada 2027. Ia menegaskan bahwa pelayanan PDAM saat ini hanya mencakup 13 persen wilayah. Menurutnya, permasalahan ini harus segera diatasi oleh direksi baru yang telah dilantik pada 06 April 2026.

Setelah melantik sejumlah pejabat dan direktur, Ratu Dewa berkata, “Saya tekankan betul mereka untuk segera turun ke lapangan. PDAM 13 persen, itu saya targetkan waktu. Untuk cepat dicari solusi sehingga air bersih bisa dinikmati seluruh warga Palembang, menjadi 100 persen semuanya terlayani,”

Ia menekankan bahwa pencapaian 100 persen layanan air bersih akan dilakukan secara bertahap. Ketika ditanya kapan target tersebut dapat tercapai, ia menjawab, “Bertahap ya, insyaAllah di tahun 2027 bisa selesai semua,”

Selain masalah air, Ratu Dewa menyoroti dua prioritas di pasar tradisional: pemberantasan pungli dan penertiban kesemrawutan. Ia sudah berkoordinasi langsung dengan kepolisian dan mengungkapkan, “Sedangkan PD pasar saya tekankan, saya tidak mau dengar lagi ada pungli, ada pungutan-pungutan. Mereka siap membackup, siap mendukung untuk penertiban. Tetapi dengan satu catatan, oknum kita jangan coba-coba main-main pungutan di luar ketentuan,”

Masih ada beberapa posisi pejabat yang belum selesai rotasinya karena menunggu persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menargetkan semua proses tersebut selesai bulan ini, dengan kata, “Saya kira dalam bulan ini, segera kita eksekusi beberapa OPD yang belum, termasuk pejabat eselon, kepala bagian, camat, lurah. Insya Allah dalam bulan ini semuanya clear,”

Berikut daftar pejabat yang baru dilantik:

• Kadispora
• Kepala Dinas PUPR
• Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Palembang Jaya
• Direktur PD Pasar Palembang Jaya
• Direktur Utama Perumda Tirta Musi
• Direktur Umum dan Keuangan Perumda Tirta Musi

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah kota Palembang berusaha memperbaiki infrastruktur air dan ketertiban pasar, sekaligus menegakkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.