Resmi Didirikan BPI Danantara, Fokus Modal dan Properti

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi didirikan pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menandatangani akta pendirian di acara resminya.

BPI Danantara memposisikan diri sebagai agen pembangunan ekonomi jangka panjang. Lembaga ini mengumumkan peranannya melalui unggahan resmi di Instagram @danantara.indonesia, menegaskan komitmen terhadap pembangunan terintegrasi dan berorientasi nilai tambah.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengaku sejak 2 Februari 2026 pihaknya telah aktif membeli saham di pasar modal. Ia menekankan bahwa investasi difokuskan pada saham dengan valuasi menarik, likuiditas tinggi, dan fundamental kuat.

"Kami di juga Danantara sudah aktif juga di pasar hari ini. Terus kita melakukan aktivitas, aktif membeli saham-saham yang kemarin kami bilang, memiliki valuasi yang menarik, perusahaan yang baik, dengan cashflow yang baik, dan juga dengan fundamental dan likuiditas yang baik," ungkap Pandu kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2 Februari 2026).

Dalam kesempatan lain, Pandu menekankan bahwa investasi pasar modal merupakan bagian dari strategi Danantara untuk menciptakan tenaga kerja. Ia menilai pasar modal tidak hanya sekadar investasi, melainkan juga tempat penyimpanan dana Danantara, sekaligus sumber imbal hasil menguntungkan.

"Keinginan kami di Danantara Indonesia sebagai investor, kami akuti (pasar). Kalau pasarnya makin tidak liquid, belum tentu saya bisa masuk sebanyak itu, saya mungkin harus melihat lebih ke luar negeri. Kenapa? Karena investasi di pasar modal buat saya nih bagian dari strategic asset allocation kami. Kami harus menjaga likuiditas karena my main purpose adalah penciptaan tenaga kerja, penciptaan bisnis," ungkap Pandu dalam unggahan resmi Instagram @pandusjahrir, Senin (9 Februari 2026).

Selain pasar modal, Danantara juga telah berinvestasi di sektor properti. Perusahaan mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City, yang memiliki kapasitas 1.461 kamar. Selain itu, terdapat 14 bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektare yang disiapkan untuk pengembangan ke depan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa investasi ini merupakan tahap awal. Lahan-lahan tersebut akan dikembangkan melalui master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, serta sarana pendukung lainnya. Proses pengembangan akan dilakukan secara bertahap, mengacu pada kajian kelayakan, regulasi, dan standar tata kelola.

"Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengamankan aset-aset strategis yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan bagi para jemaah," kata Rosan dalam keterangannya, Senin (15 Desember 2025).

"Meskipun kepemilikan atas aset-aset yang diidentifikasi telah diformalkan melalui perjanjian ini, pengembangan berikutnya akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent," sambungnya.

Rencana investasi Danantara akan dibahas lebih lanjut pada acara Outlook Indonesia: Peran Penggerak Ekonomi Nasional. Acara ini digelar di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 7 April 2026.

Para pembicara utama meliputi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu. Forum ini bertujuan membangun kesepahaman tentang strategi penguatan fiskal, stabilitas sistem keuangan, percepatan investasi, serta pengembangan sektor penggerak pertumbuhan nasional tahun 2026.

Dengan langkah-langkah ini, Danantara menegaskan komitmennya untuk mendukung ekonomi Indonesia melalui investasi yang terukur dan terencana. Fokus pada pasar modal, properti, dan dialog publik menunjukkan pendekatan holistik dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat infrastruktur keuangan.

Kegiatan ini menandai upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi regional, sekaligus meningkatkan layanan bagi jemaah dan masyarakat luas.