Ribuan Tenaga Honorer Sekolah Jawa Barat Tak Terima Gaji

Bandung – Ribuan tenaga honorer di lingkungan pendidikan Jawa Barat kini berada dalam situasi sulit. Sebanyak 3.823 orang, termasuk guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, dan keamanan, belum menerima gaji selama dua bulan terakhir, yakni Maret dan April 2026.

Masalah ini muncul karena kebijakan pusat. Pemerintah daerah tidak dapat mencairkan anggaran setelah edaran Kementerian PAN‑RB yang melarang pengalokasian dana bagi tenaga honorer setelah seleksi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengakui kondisi tersebut. Ia menyatakan bahwa ribuan honorer kini berada dalam posisi “menggantung”, meskipun tetap menjalankan tugas di sekolah.

“Jumlahnya 3.823, ada guru ada TU, keamanan dan kebersihan,” ujar Purwanto saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).

Purwanto menjelaskan bahwa keterlambatan gaji sudah berlangsung selama dua bulan terakhir dan belum dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ia menambahkan, “Iya jadi kita belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB.”

Di tengah kebuntuan tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengaku masih mencari skema solusi agar hak para honorer tetap dapat dipenuhi tanpa melanggar aturan.

“Solusinya lagi dicari saran nanti seperti apa sarannya. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kita cari skema pembayarannya seperti apa,” ungkapnya.

Purwanto juga menyinggung upaya pemetaan tenaga honorer agar distribusinya lebih merata. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar tenaga pengajar sudah memiliki beban kerja tinggi.

“Jadi seperti guru bahasa Indonesia itu ga bisa ngajar yang lain kekurangannya jadi diisi oleh yang lain, tergantung pelajaran. Sambil kita lihat yang kekurangan beban kerja, tapi rata-rata sudah di atas 24 jam mengajar,” jelasnya.

Terkait kemungkinan rekrutmen baru, Purwanto menegaskan pihaknya akan lebih dulu memaksimalkan tenaga yang ada.

“Rekrutmen baru juga harus memikirkan yang sedang bekerja. Memaksimalkan dulu yang ini, kalau ini bisa dioptimalkan makin bagus,” katanya.

Ia juga mengingatkan persoalan kekurangan tenaga pengajar sebenarnya bukan hal baru. Setiap tahun, sekitar 1.700 guru pensiun, sementara kebutuhan ideal guru di Jawa Barat mencapai puluhan ribu orang.

“Tiap tahun ada yang pensiun, rata-rata 1.700 per tahun, masa tidak diisi dan ini problem yang harusnya selesai oleh negara,” tegasnya. “Sekitar 60 ribuan kalau tidak salah,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia menegaskan kebutuhan tenaga honorer di sekolah masih sangat mendesak, terutama untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.

“Jadi setelah ada edaran Menpan RB, daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Tenaga honorer dan penjaga sekolah. Oke, guru dan penjaga sekolah termasuk tenaga TU,” ujar Dedi.

Namun, di lapangan, realitas berbicara lain. Sekolah tetap membutuhkan tenaga pengajar dan staf pendukung. “Mereka dibutuhkan karena kita kekurangan, pembelajaran sekolah tidak berjalan, kan tidak mungkin orang bekerja tidak dibayar,” tegasnya.

Dedi memastikan akan membawa persoalan ini langsung ke pemerintah pusat. Ia berencana menemui Menteri PAN‑RB untuk mencari solusi atas persoalan pembayaran gaji tenaga honorer tersebut.

“Nanti minggu depan saya akan temui Menteri PAN RB. Kan kita tidak mungkin sekolah tidak ada gurunya karena guru honorernya tidak dibayar,” katanya.

Situasi ini menyoroti ketegangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan operasional di daerah. Tenaga honorer, yang masih menjadi tulang punggung banyak sekolah, menunggu solusi agar hak dan gaji mereka dapat terpenuhi tanpa melanggar peraturan yang berlaku.