Satpol PP Klungkung Pantau Potensi Nobar Film Pesta Babi

Satpol PP Klungkung telah memulai pengawasan terhadap potensi nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Langkah ini diambil setelah mendapat arahan langsung dari Satpol PP Provinsi Bali.

Kasatpol PP dan Damkarmat Klungkung, I Dewa Putu Suwarbawa, menyatakan bahwa hingga kini tidak ada komunitas, organisasi, maupun individu di Klungkung yang menginisiasi atau merencanakan pemutaran film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono.

“Kami di jajaran diimbau oleh Pak Kasat Provinsi. Jajaran Satpol PP diminta melakukan deteksi dini, sedianya untuk melakukan pengawasan nobar Pesta Babi ini. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas di daerah,” kata Suwarbawa pada Senin, 18 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara konsisten. “Sampai saat ini belum ada. Dan kami akan lakukan pemantauan melalui deteksi dini. Apabila ditemukan indikasi saja, kami akan jajaki dan tentu akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Walaupun belum pernah menyaksikan isi dokumenter tersebut, Suwarbawa menjelaskan bahwa pengawasan merupakan instruksi berjenjang dari tingkat Provinsi Bali. “Kami belum pernah menyaksikan langsung isi dokumenter tersebut. Namun, karena pengawasan merupakan instruksi berjenjang, kami tetap menjalankan langkah preventif demi menjaga kondusivitas wilayah,” ujarnya.

Dalam upaya antisipasi, Suwarbawa mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, agar lebih selektif memilih tontonan. “Kami imbau semua masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki hobi nonton film, tontonlah film yang layak. Kami akan lakukan upaya preventif. Laporkan sampai pada kami jika ada yang berinisiatif menggelar nobar di wilayah Klungkung,” pungkas Suwarbawa.

Film dokumenter yang dirilis pada tahun 2026, karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale, menyoroti krisis lingkungan, deforestasi, serta perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan melawan ekspansi proyek skala besar.

Di beberapa daerah seperti Ternate, Mataram, Sumbawa Barat, dan Bali, pembubaran nobar film Pesta Babi oleh aparat dan birokrasi kampus menjadi sorotan. Pembubaran dilakukan dengan alasan prosedur administrasi dan potensi sensitivitas judul.

Pengawasan ini menegaskan bahwa pihak berwenang tetap waspada terhadap kegiatan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Masyarakat diingatkan untuk melaporkan rencana nobar yang tidak sesuai, sementara Satpol PP bersiap melakukan tindakan preventif jika diperlukan.