Sekolah Sukabumi Pindah Belajar di Rumah Sebelum Demo

02 Juni 2026 menjadi tanggal yang ditandai dengan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Sukabumi. Forum RT/RW se‑kota berencana menggelar demonstrasi pada hari Selasa, dan kepolisian serta dinas terkait menanggapinya dengan serius.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi mengambil langkah cepat. Mereka menginstruksikan siswa di beberapa sekolah yang berlokasi di sekitar titik aksi untuk belajar di rumah. Tindakan ini bertujuan menjaga keamanan dan mencegah siswa terjebak dalam kerumunan massa.

Secara spesifik, 7 sekolah diinstruksikan untuk beralih ke School From Home (SFH). Ketujuh sekolah tersebut berada di zona ring satu unjuk rasa, yakni di sekitaran Kantor Balai Kota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Berikut daftar sekolah yang terpengaruh:

• SMPN 1
• SMPN 2
• SMPN 5
• SMPN 9
• SMP Mardi Waluya
• SMP Muhammadiyah
• SMP Taman Siswa

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Novian Restiadi, kebijakan belajar di rumah ini tidak berlaku serentak untuk seluruh sekolah di kota. Ia menegaskan bahwa hanya sekolah yang terdampak langsung jalur aksi yang akan mengikuti instruksi ini.

"Sebetulnya nggak seluruh sekolah, tapi sekolah‑sekolah di sekitaran lokasi demo. Kan Balai Kota dan DPRD itu yang diberikan kebijakan belajar di rumah, jadi enggak semua sekolah," kata Novian saat dikonfirmasi, Senin (01 Juni 2026) malam.

Langkah ini diambil sebagai mitigasi dini. Novian menjelaskan bahwa jam dimulainya aksi unjuk rasa berbarengan dengan waktu efektif kegiatan belajar di kelas. Ia menambahkan, "Ini lebih ke langkah antisipasi hal‑hal yang tidak diharapkan saja, karena pelaksanaan demonya pas dengan waktu belajar di kelas. Rencana demo kan jam 09.00 WIB, jadi lebih ke antisipasi."

Instruksi pemindahan jam belajar ke rumah tidak disampaikan melalui surat keputusan formal. Sebaliknya, pesan tersebut disebarkan secara cepat melalui pesan instan. Novian mengungkapkan, "Surat edaran? Nggak, di WA saja disampaikan karena lebih ke antisipasi cepat saja, kepala sekolah juga menanyakan mengenai hal itu."

Ketegangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dan Forum RT/RW dipicu oleh respons Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, terhadap mayoritas tuntutan pengurus lingkungan. Tuntutan tersebut mencakup kejelasan dana abadi, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), dan keterlambatan insentif.

Situasi memanas ketika Wali Kota mempertanyakan legalitas Forum RT/RW. Ia menilai bahwa forum tersebut harus memiliki akta notaris dan izin Kemenkumham. Para ketua RT/RW, yang mengantongi SK resmi dari Lurah dan Camat, menanggapi hal tersebut sebagai penghinaan.

Aksi lanjutan pada 02 Juni 2026 direncanakan akan mengepung Balai Kota. Tuntutan utama adalah meminta Wali Kota meminta maaf secara terbuka.

Protest plan dan langkah belajar di rumah menunjukkan ketegangan antara pemerintah lokal dan kelompok masyarakat. Keamanan, komunikasi cepat, dan perselisihan legal menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika situasi ini.