SMAN 1 Bogor Jadi Sekolah Maung, Zonasi Belum Jelas Saat Ini

SMAN 1 Kota Bogor dipertimbangkan menjadi sekolah pilot program Sekolah Maung yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai contoh unggulan dengan fokus pada prestasi akademik dan non‑akademik. Namun, rencana ini menimbulkan kebingungan tentang masa depan jalur zonasi dan domisili bagi siswa di sekitar sekolah.

Ketidakjelasan petunjuk teknis dari Pemprov membuat DPRD Kota Bogor menilai bahwa kebijakan ini belum memiliki dasar operasional yang kuat. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur menegaskan bahwa kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan informasi publik segera mendapat kejelasan. “Kami sudah menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa DPRD masih menunggu juklak dan juknis dari provinsi agar pelaksanaan program ini jelas,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada 29 April 2026.

Di tingkat akar rumput, warga paling khawatir tentang kemungkinan penghapusan jalur zonasi dan domisili di SMAN 1. Selama ini, skema tersebut menjadi dasar bagi warga sekitar untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri favorit tersebut. Fajar menjelaskan bahwa Pemprov Jabar, melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Cabang Dinas (KCD), sedang menyiapkan skema alternatif berupa sekolah pendamping. Dengan skema ini, siswa yang tidak tertampung di jalur zonasi akan diarahkan ke sekolah lain, termasuk institusi swasta.

Beberapa sekolah swasta, seperti Regina Pacis Bogor dan Budi Mulya Bogor, disebut-sebut masuk dalam radar skema pendamping tersebut. Namun, belum ada kepastian mengenai kuota, mekanisme seleksi, maupun skema pembiayaan yang akan dibebankan kepada orang tua siswa. DPRD menyoroti adanya celah krusial yang harus dijawab pemerintah sebelum kebijakan ini digulirkan. Perpindahan siswa ke sekolah swasta bukan sekadar masalah penempatan fisik, melainkan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga yang beragam.

Beberapa anggota Komisi IV mengusulkan agar jalur zonasi tetap dipertahankan sebagai kompromi, meski dengan kuota yang disesuaikan. Usulan ini muncul untuk menjaga keseimbangan antara ambisi peningkatan kualitas sekolah dan hak akses pendidikan bagi warga lokal. Program Sekolah Maung ini tidak hanya menyasar SMAN 1, tetapi juga direncanakan menyentuh SMKN 3 Kota Bogor. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola penerimaan siswa yang akan berdampak luas pada peta pendidikan di Kota Hujan.

DPRD Kota Bogor menyatakan akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemprov Jabar setelah petunjuk teknis resmi diterbitkan. Langkah ini, menurut Fajar, sangat krusial untuk memastikan kebijakan tidak hanya rapi secara administratif, tetapi juga tetap menjamin keadilan dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan situasi ini, warga dan pihak sekolah menunggu petunjuk teknis yang jelas dari Pemprov. Hanya dengan arahan yang terperinci, program Sekolah Maung dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi siswa dan keluarga mereka.